PHRI Sumsel Buka Pendaftaran Calon Ketua Hingga 27 November

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Sumatera Selatan resmi membuka pendaftaran calon ketua baru. Pendaftaraan dibuka hingga 27 November 2026, guna mencari sosok pemimpin yang mampu menjadi panutan di tengah sengitnya persaingan industri

Pendaftaran tersebut menjadi bagian awal dari rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) IX BPD PHRI Sumsel untuk melahirkan kepemimpinan yang inovatif dan tangguh.

“Pelaksanaan Musda harus mengedepankan prinsip demokrasi, transparansi, serta kepatuhan terhadap aturan organisasi,” ujar Ketua Steering Committee (SC) Musda IX PHRI Sumsel, Rebo Iskandar Pohan, Kamis (29/10/2026).

Rebo menjelaskan berdasarkan Pasal 27 ART PHRI, calon ketua wajib berkewarganegaraan Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta diutamakan berdomisili di wilayah kerja BPD PHRI Sumsel. Calon ketua juga harus merupakan pemilik badan usaha akomodasi/hotel maupun usaha jasa makanan dan minuman/restoran.

Apabila pemilik usaha berhalangan atau tidak bersedia maju, katanya, pencalonan dapat diwakilkan kepada pihak yang memperoleh mandat tertulis dari pemilik dengan persetujuan khusus Ketua Umum BPP PHRI.

Syarat lainnya mencakup kepemilikan Sertifikat Tanda Anggota (STA) Penuh yang masih berlaku dari BPP PHRI, menyatakan kesediaan patuh pada AD/ART, serta wajib memaparkan visi dan misi dalam sidang pleno.

“Pendaftaran calon Ketua BPD PHRI Sumsel dibuka mulai 28 Oktober hingga 27 November 2026. Setelah pendaftaran ditutup, berkas para calon akan dikirimkan untuk diproses lebih lanjut,” jelasnya.

Proses seleksi dan pengiriman berkas tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai jadwal pelaksanaan Musda dan penetapan ketua baru pada awal Desember mendatang.

Rebo mengungkapkan, industri perhotelan saat ini dihadapkan pada tantangan yang kian beragam, salah satunya dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu pembatalan atau pemindahan agenda acara.

Tantangan lain meliputi keterlambatan penerbangan, kebijakan efisiensi anggaran, tingginya ketergantungan pada kegiatan pemerintahan, hingga persaingan tarif hotel agar tetap bertahan secara sehat.

“Hotel di daerah masih cukup bergantung pada kegiatan pemerintahan, baik berupa rapat, pertemuan, maupun berbagai agenda lainnya. Ketika kegiatan tersebut berkurang, tingkat hunian hotel pun turut terdampak,” ungkapnya.

Meskipun hingga kini belum ada nama yang resmi mendaftar, panitia aktif melakukan pendekatan langsung ke sejumlah pemilik usaha potensial di Sumsel untuk mendorong regenerasi kepemimpinan.

Beberapa pelaku usaha yang disasar di antaranya pemilik Chandratex, Thamrin Brother (Hotel Emilia dan Ibis Hotel), Excelton Hotel, Arista Hotel, Hotel Duta, hingga Grup Sultan.

“Kalau yang memimpin itu owner, kegiatan bisa lebih fleksibel karena restu pemilik lebih maksimal. Kalau mau melakukan sesuatu, biasanya harus mendapat persetujuan owner. Mudah-mudahan ada yang tergerak,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua BPD PHRI Sumsel, Sholahuddin menegaskan batas waktu pelaksanaan Musda IX organisasi tersebut.

“Kita menghindari agar pelaksanaan Musda tidak melewati tanggal tersebut. Jangan sampai lebih dari 15 Desember 2026,” tegasnya.

Sholahuddin berharap ketua baru yang terpilih mampu memperkuat PHRI Sumsel, membangun kebersamaan antarorganisasi, serta meningkatkan kontribusi sektor perhotelan dan restoran terhadap ekonomi daerah.

Ditambahkannya, rangkaian Musda IX juga akan dimeriahkan lomba keterampilan perhotelan seperti merapikan tempat tidur, membawa nampan, melipat serbet, hingga kompetisi untuk konten kreator dan masyarakat umum.

“Semoga Musda IX dapat berjalan lancar dan melahirkan pemimpin yang mampu menjadi panutan, memperkuat sinergi dengan pemerintah, serta membawa industri perhotelan dan restoran Sumsel menghadapi berbagai tantangan ke depan,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)