Insentif MBG Rp1 Triliun Dikritik, Pengawasan Dinilai Lebih Penting

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengkritik rencana pemerintah mengucurkan insentif fiskal senilai Rp1 triliun bagi daerah yang dinilai berhasil mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pemberian anggaran insentif tidak otomatis menjamin keberhasilan program di lapangan jika masalah mendasar tata kelola dan pengawasan belum dibenahi.

​“Kalau dipahami secara positif, ini merupakan upaya mendorong kepala daerah untuk berprestasi. Tetapi, di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih belum sepenuhnya kondusif karena persoalan terus berulang,” ujar Trubus kepada Nusantaraterkini.co, Kamis (29/10/2026).

Ia menilai, salah satu persoalan mendasar dalam pelaksanaan MBG terletak pada lemahnya pengawasan dan tata kelola di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, pengadaan bahan pangan dan proses pengolahan makanan perlu diawasi secara ketat untuk mencegah terjadinya kasus keracunan maupun penyimpangan lainnya.

Trubus menyoroti praktik pengadaan makanan matang dari pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak disertai pengawasan terhadap kualitas bahan baku, proses memasak, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.

“Persoalannya ada pada kelemahan pengawasan dan tata kelola. Karena itu, yang harus dibenahi adalah proses pelaksanaan program dari awal, bukan sekadar memberikan penghargaan,” katanya.

Ia juga mempertanyakan jaminan keberhasilan program apabila pemerintah memberikan insentif fiskal kepada daerah. Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kinerja kepala daerah, tetapi juga bergantung pada tata kelola SPPG, integritas mitra pelaksana, serta pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Trubus menilai, kepala daerah tidak selalu memiliki kendali penuh atas operasional dapur MBG, terutama apabila pelaksanaannya melibatkan mitra yang memiliki kepentingan bisnis. Karena itu, pemberian insentif kepada pemerintah daerah belum tentu secara langsung menyelesaikan persoalan di lapangan.

“Tidak ada jaminan bahwa dengan memberikan insentif Rp1 triliun, program ini otomatis akan sukses. Harus dilihat juga bagaimana penyelenggara SPPG dan mitra-mitranya menjalankan program tersebut,” ujarnya.

Masyarakat Perlu Dilibatkan dalam Pengawasan 

Sebagai alternatif, Trubus menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penguatan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan MBG. Menurutnya, anggaran yang disiapkan pemerintah akan lebih berdampak apabila turut diarahkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam memastikan kualitas dan keamanan pangan.

Ia mendorong masyarakat di sekitar dapur SPPG dilibatkan dalam pengawasan sejak tahap pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Keterlibatan tersebut dapat dilakukan melalui komunitas masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok warga lainnya yang memahami kondisi lingkungan setempat.

Dengan mekanisme itu, masyarakat dapat ikut memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan memenuhi standar kualitas dan kelayakan konsumsi. Pemeriksaan dapat mencakup kualitas beras, telur, daging, sayuran, serta bahan pangan lain yang digunakan dalam penyediaan makanan bergizi.

Selain menjamin kualitas makanan, keterlibatan masyarakat juga dinilai dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program, sekaligus membuka peluang penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan pelaku usaha lokal.

“Seharusnya masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan, mulai dari bahan baku, proses memasak, sampai pendistribusian. Masyarakat di sekitar dapur MBG bisa ikut menilai apakah bahan pangan yang digunakan benar-benar berkualitas dan layak dikonsumsi,” kata Trubus.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan sejak awal akan membantu mencegah persoalan sebelum makanan didistribusikan kepada para penerima manfaat. Dengan demikian, potensi keracunan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan.

Insentif Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat

Trubus menegaskan, keberhasilan program MBG seharusnya tidak hanya diukur dari capaian administratif pemerintah daerah atau penghargaan yang diberikan kepada kepala daerah. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Ia mengingatkan pemberian insentif fiskal perlu disertai indikator kinerja yang jelas, transparan, dan terukur. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa daerah yang memperoleh penghargaan benar-benar menunjukkan perbaikan kualitas pelaksanaan program, bukan sekadar memenuhi target administratif.

Karena itu, Trubus mendorong pemerintah agar menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam ekosistem MBG, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai pihak yang ikut mengawasi pelaksanaannya.

Menurutnya, anggaran Rp1 triliun tersebut berpotensi memberikan manfaat yang lebih luas apabila kebijakannya tidak hanya berorientasi pada penghargaan kepada kepala daerah, tetapi juga memperkuat pengawasan publik, kualitas layanan, serta keterlibatan masyarakat di sekitar dapur SPPG.

“Yang lebih penting bukan hanya kepala daerah yang mendapatkan penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dan ikut memastikan program ini berjalan dengan baik,” ujarnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)