Pengamat: Dampak Efisiensi Anggaran Sebabkan Industri Hotel dan Restoran Terus Menurun

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Industri perhotelan dan restoran di Indonesia mengalami senja kala. Penurunan tingkat okupansi dan pengunjung memicu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja hingga 70%.

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi mengatakan, bahwa kebijakan efisiensi belanja dari pemerintah masih menjadi penyebab utama makin tertekannya sektor industri perhotelan dalam negeri.

“Kebijakan efisiensi menyebabkan dana-dana ke daerah untuk pemerintah daerah dan macam-macam itu kan berkurang tajam. Departemen juga kan ada kunjungan kerja dan segala macam itu dipotong. Nah, itu menyebabkan hotel sepi karena pelanggan mereka itu banyak dari seminar, rapat, atau apa di hotel,” terangnya, Rabu (4/6/2025).

Menurutnya, kondisi ini secara langsung akan berdampak signifikan kepada pendapatan hotel. Tentunya, situasi ini membuat hotel terpaksa mengurangi beban operasionalnya dengan mengurangi pegawai.

Ada pun menurut catatan PHRI DK Jakarta, responden survei tersebut memprediksi akan melakukan pengurangan karyawan sebanyak 10% - 30%. Selain itu, 90% responden berpotensi melakukan pengurangan daily worker dan 36,7% responden akan melakukan pengurangan staf.

Menurut Tadjudi, kondisi akan lebih parah lagi terjadi di daerah maupun kota-kota kecil. Sebab menurutnya, pasar yang bisa menggantikan segmentasi pasar belanja pemerintah di industri perhotelan ialah segmen pariwisata. Namun, di kota-kota kecil kemungkinan kecil menarik minat wisatawan.

Baca Juga: Tingkat Okupansi Tumbuh Positif, RedDoorz Agresifkan Penetrasi Pasar Perhotelan di Sumut

“(Yang bisa mendongkrak okupansi) Ya pariwisata. Tapi kan wisata tidak ke semuanya kan. Misalnya tujuannya kota-kota besar seperti Bali, Jogja. Kalau kota kecil itu tidak ada. Otomatis potensi kalau tidak PHK ya dijual hotelnya,” lanjut Tadjudin.

Lebih lanjut, Tadjudi menegaskan bahwa kondisi PHK kini kian masif. Hal ini terbukti dari persaingan pencari kerja yang kian ketat dan angka pengangguran yang kian meningkat.

Pemerintah Harus Intervensi

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Siti Mukaromah meminta Pemerintah bertindak cepat melakukan intervensi untuk kembali mengairahkan sektor industri hotel dan restoran.

"Kami telah menerima informasi mengenai potensi terjadinya PHK massal di sektor perhotelan dan restoran. Komisi VII telah mendorong pemerintah untuk segera melakukan intervensi dan mencari solusi konkret untuk mengatasi masalah ini. Gelombang PHK sudah melanda berbagai sektor industri lainnya, seperti manufaktur. Kami berharap hal serupa tidak terjadi dan semakin memperburuk kondisi para pelaku usaha dan pekerja di industri hotel dan restoran," ujar Siti Mukaromah.

Erma-sapaan akrab Siti Mukaromah-mengatakan banyak faktor yang memicu penurunan bisnis hotel dan restoran di Indonesia. Mulai dari situasi perekonomian global yang belum menentu, penurunan daya beli masyarakat, tingginya inflansi, hingga terjadinya disrupsi teknologi yang mempengaruhi pola belanja masyarakat.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Jakarta pada periode 2019-2023 masih sangat rendah, hanya sebesar 1,98%. "Selain itu, penurunan tingkat hunian hotel juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk efisiensi yang dilakukan oleh konsumen, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, serta kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun," tambahnya.

Saat ini, kata Erma Komisi VII tengah aktif membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan dengan tujuan untuk merevitalisasi ekosistem pariwisata secara menyeluruh. Menurutnya hal ini penting dilakukan karena sektor pariwisata mempunyai potensi besar dalam menggerakan ekonomi nasional.

"Pariwisata tidak hanya sekadar destinasi, tetapi juga melibatkan berbagai industri terkait, mulai dari akomodasi seperti hotel dan penginapan, restoran, transportasi, hingga wisata belanja yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat sekitar," jelasnya.

Untuk mencegah terjadinya PHK massal di industri perhotelan dan restoran, Erma mengusulkan beberapa langkah strategis. Dari sisi kebijakan, ia menekankan pentingnya komitmen untuk mempercepat pembahasan RUU Kepariwisataan agar tercipta regulasi yang kuat untuk melindungi dan menghubungkan seluruh elemen dalam ekosistem pariwisata.

Baca Juga: Cafe Live Musik di Hotel Danau Toba Medan Terbakar, Pengunjung Panik

"Selain itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi dampak PHK, misalnya melalui program atau kebijakan lintas kementerian yang mempermudah masyarakat untuk berwirausaha," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua PHRI DKI Jakarta Sustrisno Iwantono memperkirakan pengusaha akan mengurangi 10-30% dari total jumlah karyawan, melalui konferensi pers, beberapa waktu lalu.

Kalau situasi seperti ini terus terjadi tanpa solusi dari pemerintah, maka banyak pengusaha tidak punya pilihan selain mengurangi jumlah karyawan," ujar Sutrisno.

Rencana PHK massal ini muncul di tengah kombinasi tekanan yang makin berat, seperti penurunan okupansi hotel secara drastis, sementara biaya operasional terus naik. Tarif air PDAM meningkat hingga 71%, gas industri naik 20%, dan UMP naik 9% tahun ini. Margin keuntungan pun makin menipis.

Menurut Sutrisno, langkah efisiensi pun sudah mulai dilakukan oleh hotel. Dari survei PHRI, pemangkasan tenaga kerja terutama menyasar pekerja kontrak dan harian lepas dan beberapa hotel bahkan menghentikan sementara seluruh proses rekrutmen.

Sementara, perwakilan pelaku usaha restoran, Baskoro, menyebut belum ada PHK dilakukan, namun rekrutmen tenaga baru dan program magang dihentikan.

"Kami tidak rekrut orang baru, tidak terima magang dulu. Semua kami tahan," ucapnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)