Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai polemik terkait pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyeret nama Adies Kadir harus dilihat secara proporsional dalam kerangka hukum tata negara.
Menurut Trubus, mekanisme yang ditempuh DPR dalam proses tersebut merupakan bagian dari kewenangan konstitusional lembaga legislatif yang bersifat otonom. Selama prosedur internal telah dijalankan sesuai aturan, maka keputusan itu berada dalam domain DPR.
Baca Juga : Pakar: Pemilihan Adies Kadir jadi Hakim MK Sah dan Konstitusional, DPR Tak Langgar UUD
“Kalau mekanisme di DPR sudah ditempuh, itu menjadi kewenangan internal DPR. Tidak bisa serta-merta ditarik ke ranah lain sebelum ada dasar hukum yang jelas,” ujarnya di Gedung DPR, Kamis (12/2/2026).
Baca Juga : Terpilih Jadi Hakim MK dari Unsur DPR, Ini Rekam Jejak Adies Kadir
Ia merujuk pada ketentuan dalam UU Nomor 9 Tahun 2024 yang, menurutnya, membatasi kewenangan pengawasan pada aspek kode etik, bukan pada intervensi terhadap proses politik yang telah berjalan sesuai prosedur.
Trubus menegaskan, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2026 tentang pengangkatan tersebut, maka langkah hukum yang tersedia adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Baca Juga : Komisi III Tegur MKMK: Jangan Intervensi Pelantikan Adies Kadir Sebagai Hakim MK
“Karena itu bentuk keputusan tata usaha negara, maka kalau ada keberatan silakan diuji di PTUN. Itu mekanisme yang tepat dalam negara hukum,” katanya.
Baca Juga : Komisi III Desak Perlakukan Adil bagi Ayah Pembunuh Pelaku Kekerasan Seksual di Pariaman
Ia mengingatkan agar polemik ini tidak berkembang menjadi perdebatan yang melebar tanpa pijakan kewenangan yang jelas, karena sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan.
Terkait munculnya kritik dari sejumlah akademisi dan kelompok masyarakat, termasuk adanya pernyataan sikap dari sejumlah profesor, Trubus menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
Baca Juga : Putusan MK Tegur Aparat Penegak Hukum, DPR Minta Kriminalisasi Wartawan Dihentikan
“Perbedaan pendapat itu wajar. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Tetapi tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum dan konstitusi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya kecenderungan personalisasi dalam polemik tersebut, terutama dikaitkan dengan latar belakang politik Adies Kadir. Menurutnya, penilaian terhadap seorang hakim MK seharusnya didasarkan pada integritas dan profesionalitas, bukan semata afiliasi politik.
*Ujian Integritas di MK*
Trubus menambahkan, jabatan hakim MK adalah posisi negarawan yang menuntut independensi dan integritas tinggi. Karena itu, publik dapat menilai secara objektif melalui putusan-putusan yang akan dihasilkan ke depan.
“Ujian sebenarnya ada pada bagaimana menjalankan tugas sebagai hakim MK. Di situ akan terlihat sikap kenegarawanannya,” katanya.
Ia berharap polemik ini dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia, tanpa mengaburkan batas kewenangan antar lembaga negara.
(LS/Nusantaraterkini.co)
