Putusan MK Tegur Aparat Penegak Hukum, DPR Minta Kriminalisasi Wartawan Dihentikan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dinilai sebagai bentuk teguran keras terhadap aparat penegak hukum yang selama ini kerap memproses karya jurnalistik dengan pendekatan pidana. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menegaskan aparat tidak lagi memiliki alasan untuk mengkriminalisasi wartawan yang bekerja sesuai prinsip jurnalistik.

MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun diproses pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang produk tersebut dihasilkan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Putusan ini sekaligus membantah praktik aparat yang selama ini melewati mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan peran Dewan Pers.

“Putusan MK ini pada dasarnya membongkar kekeliruan aparat penegak hukum dalam menangani sengketa pers. Selama ini terlalu mudah wartawan dijerat pidana, tanpa memahami bahwa karya jurnalistik memiliki rezim hukum sendiri,” ujar Oleh Soleh, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, kecenderungan aparat menggunakan pasal pidana terhadap wartawan menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap kebebasan pers sebagai hak konstitusional warga negara. Ia menilai, tindakan tersebut tidak hanya merugikan wartawan, tetapi juga membahayakan hak publik atas informasi.

Oleh Soleh menegaskan, kepolisian, kejaksaan, dan peradilan wajib menjadikan Undang-Undang Pers sebagai rujukan utama. Ia meminta aparat menghentikan praktik kriminalisasi yang selama ini justru mempersempit ruang kritik dan kontrol sosial.

“Jika aparat tetap memproses wartawan secara pidana tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme UU Pers, maka itu bukan sekadar kesalahan prosedur, tetapi bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menilai Pasal 8 UU Pers selama ini tidak memberikan kepastian hukum yang memadai bagi wartawan. Kekaburan norma tersebut telah dimanfaatkan untuk langsung menjerat wartawan melalui jalur pidana dan perdata, tanpa perlindungan yang semestinya.

MK menegaskan, pemaknaan Pasal 8 harus menjamin wartawan tidak serta-merta diproses hukum atas karya jurnalistiknya. Sengketa pemberitaan wajib diselesaikan melalui mekanisme khusus dalam UU Pers, sebagai bentuk koreksi terhadap praktik penegakan hukum yang selama ini dinilai keliru dan represif terhadap kebebasan pers. 

(cw1/nusantaraterkini.co).