Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Medan menegaskan penolakan terhadap pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW Sumatera Utara (Sumut) yang digelar di Balige, Minggu (8/2/2026).
PPP Medan menilai kegiatan tersebut tidak sah secara organisasi atau inkonstitusional.
Baca Juga : Prof Ridha Dharmajaya-Abdul Rani Resmi Daftar ke KPU Medan
Ketua DPC PPP Medan, Abdul Rani mengatakan, Muswil tersebut merupakan “Muswil abal-abal” karena dinilai melanggar kesepakatan internal partai yang sebelumnya telah dimediasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
"Itu Muswil abal-abal, karena inkonstitusional. DPP membuat Plt Ketua Sumut tanpa mempertimbangkan keputusan partai," katanya kepada Nusantaraterkini.co, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, hasil mediasi menetapkan kepengurusan DPP yang terdiri dari enam orang diberi waktu enam bulan untuk menyempurnakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta struktur personalia pengurus.
Selama masa tersebut, dikatakannya, tidak boleh melaksanakan musyawarah, baik Muswil maupun Muscab.
“Ini baru berjalan mau masuk empat bulan, tapi sudah dipaksakan Muswil. Itu jelas melanggar kesepakatan,” ujarnya.
PPP Medan juga menyatakan, sejak awal menolak surat keputusan (SK) yang menjadi dasar pelaksanaan Muswil tersebut. Mereka menegaskan tidak menghadiri forum Muswil karena menganggap prosesnya cacat secara aturan organisasi.
Terkait kemungkinan munculnya kepengurusan baru hasil Muswil tersebut, PPP Medan menegaskan tetap menolak hasil apa pun yang dilahirkan dari forum itu.
Penolakan juga didasari keberatan terhadap legalitas administrasi, termasuk soal penandatanganan dokumen yang dinilai tidak sesuai kewenangan.
Ia menambahkan, Sekretaris Jenderal partai disebut telah mengeluarkan memo yang menyatakan tidak boleh ada pelaksanaan musyawarah oleh pihak terkait. Namun, memo tersebut diklaim tidak dijalankan dan sekjen tidak dilibatkan dalam rapat-rapat persiapan Muswil.
PPP Medan berharap konflik internal ini dapat segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sah agar tidak menimbulkan perpecahan lebih jauh di tubuh partai.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan baik-baik, jangan sampai ada pihak yang justru merusak partai sendiri,” tegasnya.
(Cw2/Nusantaraterkini.co)
