Sentil Kepala BGN Sudaryono, DPR Ingatkan Jangan Cap Guru dan Media Politis Saat Kritik MBG

Nusantaraterkini.co, ​JAKARTA – Gelombang kritik publik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai reaksi keras dari Parlemen. Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) berhenti menyerang balik pihak-pihak yang menyuarakan masalah di lapangan dan segera fokus memperketat standar pengawasan pangan anak.

​Reaksi Parlemen ini dipicu oleh sikap Kepala BGN Sudaryono yang mengklaim ramainya keluhan di media sosial berlatar belakang ideologis dan politis, yang turut menyudutkan peran wartawan, guru, hingga orang tua siswa.

​Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan, pemerintah tidak boleh anti-kritik atau mengkambinghitamkan media dan wali murid yang melaporkan kendala di lapangan.

“Kita jangan terjebak pada perdebatan siapa yang membuat ramai persoalan MBG. Yang jauh lebih penting adalah mengapa persoalan itu ramai dan apakah keluhan yang disampaikan guru, orang tua, siswa maupun masyarakat memang benar terjadi di lapangan,” ujar Nurhadi kepada Nusantaraterkini.co, Rabu (16/9/2026).

Ia menilai keluhan guru mengenai distribusi makanan, laporan orang tua terkait kualitas makanan hingga kasus anak yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG tidak semestinya langsung dikaitkan dengan kepentingan politik atau ideologis.

Menurutnya, seluruh laporan tersebut harus diverifikasi secara objektif oleh pemerintah dan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program.

Nurhadi juga meminta BGN tidak menyudutkan wartawan yang memberitakan persoalan dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai media memiliki peran penting dalam menyampaikan kondisi di lapangan kepada masyarakat.

“Ketika wartawan memberitakan adanya persoalan dalam program pemerintah, jangan kemudian persoalannya dibalik seolah-olah wartawan yang membuat masalah. Justru pemberitaan media adalah salah satu cara masyarakat mengetahui apa yang terjadi di lapangan,” katanya.

Nurhadi menegaskan MBG merupakan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar serta menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak. Karena itu, menurut dia, standar pengawasan harus dibuat jauh lebih ketat.

“Kalau ada kritik, pemerintah harus menjawab dengan data, bukan dengan mencurigai motif orang yang menyampaikan kritik,” tegasnya.

Ia justru meminta BGN tidak takut menghadapi kritik. Menurut Nurhadi, kritik masyarakat dapat menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan MBG.

“Yang harus kita takutkan adalah ketika ada masalah di lapangan tetapi tidak ada yang berani menyampaikan karena khawatir dianggap politis,” ujarnya.

Nurhadi juga menyinggung langkah BGN melakukan penertiban terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah. Ia menilai tindakan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan pembenahan memang masih diperlukan.

Ia mengapresiasi langkah tegas BGN memberikan sanksi kepada SPPG atau kepala dapur yang terbukti lalai. Namun, Nurhadi mengingatkan penanganan persoalan tidak boleh berhenti pada pemecatan maupun penutupan dapur.

“Persoalannya jangan berhenti pada pemecatan atau penutupan dapur. Kita harus memastikan bagaimana sistem pengawasannya sehingga kejadian yang sama tidak berulang,” katanya.

Nurhadi menegaskan MBG bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan program yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan anak-anak Indonesia.

“Kalau makanannya baik, katakan baik. Kalau ada masalah, akui masalahnya. Dan kalau ada kelalaian, perbaiki serta berikan sanksi,” tegasnya.

Ia meminta orang tua dan guru yang menyampaikan keluhan tidak diposisikan sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Menurutnya, mereka justru merupakan bagian dari pengawasan sosial terhadap program yang menggunakan uang rakyat.

Karena itu, Nurhadi mendorong BGN membuka data secara transparan, memperkuat pengawasan, memperbaiki standar operasional prosedur (SOP), memastikan keamanan pangan, serta menjamin setiap keluhan masyarakat ditangani secara serius.

“Ukuran keberhasilan MBG bukan seberapa sedikit kritik yang muncul di media sosial. Ukuran keberhasilannya adalah apakah anak-anak mendapatkan makanan yang benar-benar bergizi, aman, tepat waktu, dan tidak menimbulkan masalah kesehatan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menilai ramainya polemik terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.

Sudaryono mengatakan, secara keseluruhan masyarakat tidak memiliki persoalan dengan program MBG. Menurutnya, isu yang ramai diperbincangkan di media sosial lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan ideologis dan politis.

"Ini hanya cerita kondisi saja. MBG secara keseluruhan kalau Anda lihat di bawah, itu orang tidak ada masalah sama MBG," kata Sudaryono.

Ia menilai sejumlah pihak yang turut meramaikan persoalan MBG, mulai dari guru, orang tua siswa, wartawan hingga organisasi masyarakat sipil, memiliki latar belakang kepentingan tertentu.

"Yang ramaiin gurunya, yang ramaiin orang tua siswanya, yang ramaiin adalah wartawannya, yang ramaiin adalah orang-orang, yang LSM dan lain sebagainya, itu ideologis politis," ujarnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)