Murka Beras SPHP Dioplos jadi Premium, Usman Husin Desak Pelaku Dipidana

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Usman Husin, mendesak pemerintah mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Ia meminta tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pengoplosan dan pengalihan beras subsidi tersebut.

Menurutnya, praktik penyalahgunaan beras SPHP merupakan tindakan yang merugikan masyarakat. Pasalnya, program pemerintah tersebut ditujukan untuk menyediakan beras dengan harga terjangkau, bukan menjadi ladang keuntungan bagi oknum atau mitra penyalur yang tidak bertanggung jawab.

Ia menegaskan, mitra penyalur yang terbukti melakukan kecurangan harus dikenakan sanksi berat, termasuk pencabutan izin usaha hingga proses hukum pidana.

“Mitra yang terbukti bermain-main dengan beras subsidi harus dicabut izinnya dan diproses pidana. Tidak boleh ada toleransi bagi siapapun yang memainkan kebutuhan pokok rakyat,” ujar Usman Husin, Jumat (30/10/2026).

Praktik dugaan pengoplosan beras tersebut terungkap melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).

Dalam sidak tersebut ditemukan dugaan beras SPHP yang seharusnya dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga mencapai Rp17.000 per kilogram.

Usman menilai, pengungkapan kasus tersebut tidak boleh hanya berhenti pada temuan jumlah beras yang disalahgunakan. Pemerintah harus mengusut siapa saja pihak yang terlibat, termasuk mengungkap modus operandi serta kemungkinan adanya jaringan yang sengaja mengambil keuntungan dari program subsidi pangan.

“Harus jelas siapa yang bermain, bagaimana modusnya, dan jika ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari program masyarakat, harus ditindak tegas sesuai hukum,” tegas legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.

Lebih lanjut, Usman meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi pangan, mulai dari gudang Perum Bulog, distributor, mitra penyalur hingga pedagang eceran.

Ia juga mendorong penerapan sistem pengawasan digital dan pelacakan distribusi pasokan agar pergerakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dapat dipantau secara transparan. Dengan demikian, potensi pengalihan maupun pengemasan ulang beras SPHP dapat dicegah sejak awal.

“Pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan setelah pelanggaran terjadi. Pemerintah perlu membangun sistem distribusi yang transparan, memperketat pengawasan terhadap mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran dapat ditelusuri,” kata Usman.

Selain itu, ia meminta Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan aparat penegak hukum mempublikasikan hasil audit distribusi beras secara berkala. 

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penyaluran beras subsidi berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku spekulasi pangan.

Usman berharap pemerintah tidak hanya melakukan penindakan terhadap kasus yang telah terungkap, tetapi juga membenahi sistem pengawasan dan distribusi agar penyimpangan serupa tidak kembali terjadi.

“Pemerintah dan Bulog harus memastikan program SPHP berjalan tepat sasaran. Pengawasan dan penindakan harus diperkuat agar penyimpangan serupa tidak terulang dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)