Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan catatan kritis dan realistis terhadap ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam diskusi mendalam di kanal YouTube Quo Vadis Indonesia bersama Todung Mulya Lubis, Senin (16/2/2026), tokoh senior ini mengingatkan bahwa Indonesia saat ini sedang terkepung oleh tekanan global dan beban fiskal domestik yang kian menyempit.
JK menyoroti bahwa persoalan utama bukan sekadar lesunya ekonomi dunia di AS, China, hingga Eropa, melainkan juga warisan kebijakan masa lalu. Ia menegaskan bahwa tingginya utang negara kini menjadi beban yang membatasi ruang gerak pemerintah baru. Ketika ruang fiskal dalam APBN tercekik, pilar utama ekonomi, yakni belanja pemerintah akan merosot, yang kemudian memicu efek domino hingga ke level daerah.
Baca Juga : JK Tinjau Lokasi Bencana di Bener Meriah, Pastikan Bantuan PMI Segera Dikirim
“Begitu pemerintah mengalami kesulitan fiskal besar, spending pemerintah tentu berkurang. Yang paling kena itu bupati dan gubernur karena pengurangan transfer ke daerah,” ungkap Kalla dengan lugas.
Baca Juga : Lahan 16 Hektar Jusuf Kalla Diserobot, DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah
Lebih lanjut, JK mengajak publik dan pengambil kebijakan untuk tidak hanya terpaku pada angka statistik pertumbuhan 5,11 persen atau indeks pasar saham. Baginya, indikator ekonomi yang sesungguhnya ada pada denyut nadi pasar tradisional. Ia menyarankan untuk melihat kondisi riil di Pasar Tanah Abang atau sentra perdagangan di Makassar sebagai cermin daya beli masyarakat yang sebenarnya.
Terkait gejolak di pasar modal, JK melempar kritik tajam terhadap pengawasan otoritas keuangan. Ia menilai praktik "penggorengan" saham dan ketidaktegasan regulasi di OJK maupun bursa telah memicu ketidakpercayaan investor. Dampaknya, terjadi pelarian modal asing yang membuat nilai tukar Rupiah tertekan.
Baca Juga : Presiden Prabowo Tiba di AS untuk Bertemu Presiden Trump Bahas Penguatan Hubungan Bilateral
“Artinya orang ingin selamat dengan cara tidak mau pegang Rupiah,” tambahnya, seperti dilansir RMOL.
Baca Juga : Misi Kemanusiaan di Gaza, Indonesia Siagakan 8.000 Prajurit TNI untuk Penugasan Juni 2026
Ancaman terbesar yang digarisbawahi oleh JK adalah terciptanya lingkaran negatif ekonomi (negative cycle). Teori dasarnya sederhana namun mematikan: minimnya investasi mengakibatkan lapangan kerja menyusut; pendapatan masyarakat pun turun sehingga konsumsi melandai; dan rendahnya konsumsi memaksa industri mengurangi produksi.
JK menyimpulkan bahwa mencapai angka 8 persen bukan hal mustahil, namun menuntut perbaikan kepercayaan pasar dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada sektor riil. Baginya, mempertahankan pertumbuhan di angka 5,1 persen di tengah situasi "lingkaran setan" ini sudah merupakan pencapaian yang patut disyukuri, asalkan dibarengi dengan evaluasi fiskal yang mendalam.
Baca Juga : MKD Tutup Polemik, Adies Kadir Dinyatakan Lolos Tanpa Pelanggaran
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Baca Juga : Pekerja UMKM Terpinggirkan, Komisi IX Tekan Pemda Buat Perda Perlindungan THR
