Pemkab Banyuasin Gandeng CIFOR-ICRAF Lindungi 563 Ribu Hektare Ekosistem Gambut
Pemkab Banyuasin & CIFOR-ICRAF susun RPPEG 2026-2055 untuk lindungi 563 ribu ha gambut dan cegah karhutla
Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Pemerintah Kabupaten Banyuasin memperkuat kolaborasi dengan lembaga riset internasional CIFOR-ICRAF untuk menyusun strategi perlindungan 563 ribu hektare ekosistem gambut melalui dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) jangka panjang periode 2026–2055.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelestarian lahan gambut sebagai cadangan karbon dan pengendali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel).
Selain itu, Pemkab Banyuasin juga mensinkronkan program daerah dengan kebijakan RPPEG Provinsi guna menciptakan tata kelola lingkungan yang terpadu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim menyampaikan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui penguatan regulasi dan pelibatan lintas sektoral.
“Pelestarian lahan gambut sangat penting untuk keseimbangan ekosistem. Kami melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian untuk memastikan keberlanjutan setiap program yang dijalankan,” ujarnya saat diwawancarai usai kegiatan Konsultasi Publik yang digelar di Palembang, Kamis (12/2/2026).
Selain perlindungan lingkungan, Pemkab Banyuasin tengah mengupayakan pengembangan 80 ribu hektare lahan pertanian produktif di wilayah gambut tanpa merusak struktur ekologisnya. Salah satu inovasi yang didorong adalah penggunaan teknik pertanian yang adaptif terhadap karakteristik lahan basah.
“Salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah Gerakan Indonesia Menanam, termasuk pengembangan teknik padi terapung untuk meminimalkan gangguan terhadap ekosistem gambut,” jelasnya.
Sementara itu, Provincial Coordinator ICRAF Sumatera Selatan, Davis Susanto menambahkan, penyusunan dokumen RPPEG ini berfungsi sebagai panduan agar intervensi pembangunan tidak memicu bencana ekologis. Ia mengingatkan pentingnya kebijakan perubahan tutupan lahan yang terukur.
“Dokumen ini memberikan masukan kepada pemerintah agar intervensi perubahan tutupan lahan dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan lingkungan,” ungkap Davis.
Davis juga menyarankan penggunaan teknologi tepat guna dan menghindari penggunaan alat berat dalam pembukaan lahan untuk menjaga struktur hidrologis gambut.
“Dengan strategi jangka panjang ini, Banyuasin diharapkan mampu menjadi contoh sukses pengelolaan gambut yang menyatukan kepentingan ekonomi dan konservasi alam,” pungkasnya.
(Tia/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSUU Pertahanan 2002 Dinilai Tak Lagi Relevan, Menhan Dorong Revisi pada 2027
hendra·16 menit yang lalu -
NEWS VIDEOMenhan Dorong Revisi UU Pertahanan, Bentuk Pokja Bersama Komisi I DPR
Fadli Tara·37 menit yang lalu -
NEWSBukan Sekadar Relasi Kerja, Kapendam VI/Mulawarman Bangun Ikatan Kekeluargaan dengan Jurnalis Kaltim
hendra·47 menit yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALIRT di Sergai Ditangkap Edarkan Sabu, Sembunyikan Barang Bukti di Balik Pakaian
hendra·56 menit yang lalu -
-
SUMSELBawa 50 Cartridge Etomidate Kemasan Squid Game, Wanita di Prabumulih Ditangkap Polisi
hendra·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANPelaku Pembunuhan Remaja Wanita di Kos Medan Tewas Dikeroyok, 5 Warga Ditangkap
M Aribowo·2 jam yang lalu -
NEWSDPRD Nias Selatan Setujui Pembahasan Ranperda APBD 2027, Pemkab Fokus Perkuat Infrastruktur dan Pelayanan Publik
hendra·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOHabiburokhman: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan untuk Menindas
Fadli Tara·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
