Pemkab Banyuasin Gandeng CIFOR-ICRAF Lindungi 563 Ribu Hektare Ekosistem Gambut
Pemkab Banyuasin & CIFOR-ICRAF susun RPPEG 2026-2055 untuk lindungi 563 ribu ha gambut dan cegah karhutla
Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Pemerintah Kabupaten Banyuasin memperkuat kolaborasi dengan lembaga riset internasional CIFOR-ICRAF untuk menyusun strategi perlindungan 563 ribu hektare ekosistem gambut melalui dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) jangka panjang periode 2026–2055.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelestarian lahan gambut sebagai cadangan karbon dan pengendali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel).
Selain itu, Pemkab Banyuasin juga mensinkronkan program daerah dengan kebijakan RPPEG Provinsi guna menciptakan tata kelola lingkungan yang terpadu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim menyampaikan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui penguatan regulasi dan pelibatan lintas sektoral.
“Pelestarian lahan gambut sangat penting untuk keseimbangan ekosistem. Kami melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian untuk memastikan keberlanjutan setiap program yang dijalankan,” ujarnya saat diwawancarai usai kegiatan Konsultasi Publik yang digelar di Palembang, Kamis (12/2/2026).
Selain perlindungan lingkungan, Pemkab Banyuasin tengah mengupayakan pengembangan 80 ribu hektare lahan pertanian produktif di wilayah gambut tanpa merusak struktur ekologisnya. Salah satu inovasi yang didorong adalah penggunaan teknik pertanian yang adaptif terhadap karakteristik lahan basah.
“Salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah Gerakan Indonesia Menanam, termasuk pengembangan teknik padi terapung untuk meminimalkan gangguan terhadap ekosistem gambut,” jelasnya.
Sementara itu, Provincial Coordinator ICRAF Sumatera Selatan, Davis Susanto menambahkan, penyusunan dokumen RPPEG ini berfungsi sebagai panduan agar intervensi pembangunan tidak memicu bencana ekologis. Ia mengingatkan pentingnya kebijakan perubahan tutupan lahan yang terukur.
“Dokumen ini memberikan masukan kepada pemerintah agar intervensi perubahan tutupan lahan dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan lingkungan,” ungkap Davis.
Davis juga menyarankan penggunaan teknologi tepat guna dan menghindari penggunaan alat berat dalam pembukaan lahan untuk menjaga struktur hidrologis gambut.
“Dengan strategi jangka panjang ini, Banyuasin diharapkan mampu menjadi contoh sukses pengelolaan gambut yang menyatukan kepentingan ekonomi dan konservasi alam,” pungkasnya.
(Tia/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
KESEHATANWaspada Influenza A, RSU Haji Medan Pastikan Belum Ada Pasien Dirawat
Rozie Winata·30 menit yang lalu -
POLITIKFormappi: Perdebatan Parliamentary Threshold Jangan Hanya Jadi Ajang Rebutan Kursi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
PERISTIWAAceh Jaya Digoyang Gempa M4.3, Getaran Dirasakan hingga Banda Aceh
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONALOmbudsman Dihalangi saat Sidak Lapas Cibinong, DPR Ingatkan Ancaman Pidana Penjara dan Denda Rp1 Miliar
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
SUMSELPemkab OKI Maksimalkan Banpres Rp20 Miliar untuk Penanganan Karhutla Berbasis Data
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
EKONOMIIHSG Fluktuatif di Awal Sesi, Simak Sentimen dan Saham Pilihan Hari Ini
hendra·2 jam yang lalu -
SUMSELPastikan Kesiapan Operasional Koperasi, Banyuasin Perkuat Verifikasi dan Validasi KDKMP
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
POLITIKKomite IV DPD Rampungkan Uji 23 Calon Anggota BPK, 10 Nama Bakal Direkomendasikan ke DPR
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
POLITIKUcapan "Bacot Kamu" di Rapat DPR, Fernando Emas Desak MKD Periksa Willy Aditya
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
KRIMINALMantan Wali Kota Sibolga Jamaludin Pohan Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pasar Ikan Modern
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan