Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Irmawan melontarkan peringatan keras kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar segera menuntaskan perbaikan ruas jalan tol yang berlubang dan rusak jelang arus mudik Lebaran 2026.
Ia menilai kelalaian pengelola tol bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut keselamatan publik dan tanggung jawab negara.
Baca Juga : 1.300 Bus dan 41 Kapal Disiapkan BP BUMN untuk Program Mudik Gratis
“Ini bukan persoalan sepele. Jalan tol yang berlubang adalah ancaman nyata bagi nyawa pemudik. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian pengelola jalan tol,” tegasnya, Rabu (18/2/2026).
Baca Juga : 62 Persen Bus Pariwisata Langgar Aturan, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Jelang Mudik Lebaran
Irmawan mengungkapkan, intensitas hujan tinggi dalam beberapa pekan terakhir telah menyebabkan banyak ruas tol mengalami kerusakan serius. Mulai dari permukaan bergelombang hingga lubang yang membahayakan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi.
Kondisi ini, menurutnya, berpotensi memicu kecelakaan beruntun, pecah ban, hingga kehilangan kendali, terutama saat puncak arus mudik yang padat.
Baca Juga : Dukung Nataru 2025/2026, Tol Sinaksak – Simpang Panei Dibuka Fungsional Gratis Mulai 16 Desember
“Ketika pengemudi mengerem mendadak karena lubang, efeknya bukan hanya satu kendaraan, tapi bisa beruntun. Ini soal keselamatan massal,” ujar legislator dari daerah pemilihan Aceh itu.
Baca Juga : Kementerian PU dan BUJT Intensifkan Penanganan Darurat Tiga Ruas Tol di Sumatera Terdampak Cuaca Ekstrem
Ia mengingatkan, jalan tol merupakan layanan publik berbayar. Masyarakat yang telah membayar tarif tol berhak atas infrastruktur yang aman, nyaman, dan layak.
Karena itu, Irmawan menilai tidak ada alasan bagi BPJT maupun BUJT untuk menunda perbaikan.
“Rakyat membayar mahal. Maka mereka berhak mendapatkan jalan tol yang tidak berubah menjadi jebakan maut,” katanya.
Lebih jauh, Irmawan mengkritik praktik perbaikan jalan tol yang kerap hanya bersifat tambal sulam.
Ia menilai pendekatan “kosmetik” semacam itu tidak menyelesaikan akar masalah dan justru membuat biaya pemeliharaan membengkak dalam jangka panjang.
“Menambal itu penting untuk respons cepat, tapi tanpa evaluasi konstruksi, drainase, dan daya tahan terhadap beban kendaraan berat, kerusakan akan terus berulang. Ini pemborosan uang rakyat,” tegasnya.
Komisi V DPR RI, lanjut Irmawan, mendesak BPJT dan seluruh BUJT untuk segera melakukan inspeksi teknis menyeluruh di seluruh jaringan tol nasional sebelum puncak mudik Lebaran. DPR, katanya, tidak akan tinggal diam jika kelalaian ini kembali menelan korban.
“Jangan tunggu ada korban jiwa baru bergerak. Kalau pengelola abai, DPR akan mengambil langkah politik dan pengawasan yang lebih keras,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
