Perludem: Tindak Lanjut Putusan MK Ada di Tangan Pembentuk UU
Tindak lanjut putusan MK, kami serahkan ke pembentuk Undang-Undang. Tentu, kami berharap DPR dan pemerintah segera menindaklanjuti putusan tersebut
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kadang dibenci dan kadang dicinta. Begitu juga soal Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal.
Dia menyerahkan tindak lanjut putusan tersebut kepada pembentuk undang-undang (UU), yaitu DPR dan pemerintah.
“Tindak lanjut putusan MK, kami serahkan ke pembentuk Undang-Undang. Tentu, kami berharap DPR dan pemerintah segera menindaklanjuti putusan tersebut. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga harus dilaksanakan,” ucap Titi, Sabtu (5/7/2025).
Sebenarnya, kata Titi, perjuangan memisahkan antara keserentakan pemilu nasional dan pemilu lokal ini sudah cukup lama.
Bahkan, Badan Keahlian DPR sendiri pernah menawarkan soal pemisahan keserentakan pemilu nasional dan pemilu daerah dalam RUU Pemilu yang masuk pada Prolegnas 2020.
Namun, lanjut mantan Direktur Eksekutif Perludem itu, pada 2021, RUU Pemilu itu dicabut dari prolegnas, sehingga sampai Pemilu 2024 selesai dilaksanakan, tidak ada revisi UU Pemilu. Perludem kemudian mengajukan judicial review (JR) ke MK terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Permohonan uji materi yang diajukan Perludem akhirnya dikabulkan sebagian. Melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal.
Pemilihan presiden-wakil presiden, DPR, dan DPD digelar lebih dulu. Kemudian pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah baru dilaksanakan sekitar 2 – 2,5 tahun kemudian.
Dosen Hukum Pemilu Universitas Indonesia (UI) itu mendorong pembentuk UU untuk segera membahas revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dengan metode kodifikasi. DPR dan pemerintah juga harus memperhatikan transisi masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah.
“Perumusan masa transisi diserahkan kepada pembentuk UU. Ada dua acara dalam mengatasi masa transisi. Yaitu, memperpanjang masa jabatan atau penjabat,” papar Titi.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALPolda Kaltim Tahan Tersangka Korupsi RS Bekokong Kutai Barat
Herman Saleh Harahap·12 menit yang lalu -
SUMSELBeri Respons Santai Soal Isu Pengganti Wapres Gibran, Kabakom RI: Do’a Aja Wapres yang Suka Pempek
hendra·25 menit yang lalu -
PERISTIWAKilang Minyak PPSDM Cepu Meledak, Satu Pekerja Luka Bakar
Herman Saleh Harahap·30 menit yang lalu -
NEWSKapolda Metro Jaya Tekankan Pelayanan Cepat dan Responsif, Call Center 110 Jadi Prioritas
hendra·48 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSembunyikan 4 Kg Emas di Dalam Sepatu, WN Malaysia Ditangkap di BIM
hendra·58 menit yang lalu -
PENDIDIKANPemkab Pasaman Revitalisasi 73 Sekolah Senilai Rp64,27 Miliar
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NEWSMenaker Tegaskan Semua Warga Berhak Dapat Pekerjaan Layak
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKejari Sergai Musnahkan Barang Bukti 85 Perkara, 217 Gram Sabu dan Hampir 6 Kg Ganja Ikut Dibakar
hendra·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPascapenangkapan Listyo Sigit, Syahganda Minta Tujuan Penyadapan Dibuka ke Publik
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALRemaja Tewas Bersimbah Luka, Satu Terduga Pelaku Ditangkap
hendra·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
