Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa pembentukan entitas baru seperti Perminas dan MIN.ID harus berada dalam satu kerangka besar penguasaan negara. Ia meminta kedua lembaga tersebut tidak saling berebut peran, melainkan harus bersinergi guna memperkuat kedaulatan ekonomi dan menjamin hajat hidup orang banyak.
“Saya harap Perminas dan MIN.ID tidak bersaing atau saling berebut peran. Justru harus redandem, saling mengisi dan memperbesar ruang bagi negara untuk menguasai sektor strategis,” tegas Herman, Rabu (4/2/2026).
Baca Juga : Komisi III DPR: Fit and Proper Test Adies Kadir Tak Langgar Aturan
Ia mencontohkan sektor perkebunan sawit yang saat ini dikelola oleh berbagai entitas negara, mulai dari Agrinas Palma yang mengelola lahan hasil sitaan negara, hingga PalmCo yang berada di bawah PTPN. Menurutnya, pluralitas BUMN bukan persoalan selama ada pengaturan negara yang kuat dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Baca Juga : DPR Dukung Bersyarat Rencana PLTN, Ratna Juwita: Jangan Gegabah dan Abaikan Energi Terbarukan Lain
“Yang penting semuanya diarahkan untuk satu tujuan: memperbesar keberpihakan ekonomi kepada rakyat. Ini bukan soal BUMN banyak atau sedikit, tapi soal bagaimana negara hadir menguasai hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Herman juga mengingatkan bahwa pembentukan berbagai BUMN sektor pangan, pertanian, perkebunan, dan perikanan harus berada dalam satu desain besar ekonomi nasional, bukan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri.
Baca Juga : Legislator Sartono Minta BUMN Fokus ke Core Bussiness
Herman menyebut, saat ini negara telah memiliki berbagai instrumen seperti Agrinas Palma di sektor sawit, Agrinas Pangan di hortikultura, hingga entitas perikanan yang diarahkan menyerupai model Pelindo di sektor kepelabuhanan. Jika tidak dikendalikan secara sistemik, fragmentasi ini justru berpotensi menciptakan inefisiensi dan konflik kewenangan.
Baca Juga : Soroti Kondisi Industri Baja Nasional, Legislator Dorong Lakukan Perbaikan
“Negara harus mengatur agar mereka tidak tabrakan, tidak saling mematikan, tapi justru menutup celah-celah kebutuhan rakyat yang selama ini tidak terlayani,” tegasnya.
Lebih jauh, Herman menekankan bahwa penguatan BUMN bukan berarti mematikan sektor swasta, melainkan memastikan sektor strategis tidak jatuh sepenuhnya ke mekanisme pasar bebas.
Baca Juga : PT Pelindo Multi Terminal Branch Sibolga Laksanakan Gerakan Terminal Penumpang Bersih dan Rapi
“Ini bukan anti-swasta. Tapi semakin besar penguasaan negara atas sektor strategis, semakin kuat negara menjamin keadilan ekonomi bagi rakyat,” katanya.
Baca Juga : DPR Dukung Instruksi Prabowo Bersih-Bersih BUMN, Nasim Khan: Jangan Ada Tebang Pilih
Herman menyatakan keyakinannya bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mendorong desain besar ekonomi nasional yang lebih berpihak pada rakyat, melalui restrukturisasi dan penguatan BUMN strategis.
“Saya yakin Presiden Prabowo akan melahirkan program-program yang benar-benar terukur, tidak tumpang tindih, dan berorientasi pada kepentingan nasional, bukan kepentingan segelintir elite,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
