OJK Pacu Inovasi Keuangan Syariah, Produk dan Layanan Diminta Lebih Berpihak pada Konsumen

Nusantaraterkini.co, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri keuangan syariah melakukan transformasi melalui inovasi produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing industri sekaligus memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi halal nasional.

Dorongan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam International Islamic Finance Conference (IIFC) 2026 yang digelar sebagai bagian dari Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 di Makassar, Senin (2/11/2026).

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko, mengatakan industri keuangan syariah tidak cukup hanya menawarkan produk yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Produk dan layanan yang dikembangkan juga harus memiliki nilai kompetitif serta mampu menjawab kebutuhan konsumen.

Menurut Hernawan, industri keuangan saat ini memasuki era yang menempatkan konsumen sebagai pusat pengembangan produk dan model bisnis.

“Sekarang kita memasuki era yang disebut user-centric atau consumer-centric. Lembaga keuangan, bahkan bukan hanya lembaga keuangan, tidak bisa lagi membuat produk semata-mata dengan mendikte konsumen,” ujar Hernawan.

Ia menjelaskan, preferensi dan kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam merancang inovasi layanan keuangan syariah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperluas penggunaan produk keuangan syariah, baik oleh masyarakat maupun kalangan pelaku usaha.

Hernawan juga menyoroti belum optimalnya keterhubungan antara pertumbuhan industri halal nasional dengan pemanfaatan layanan keuangan syariah. Padahal, sektor tersebut memiliki peluang besar untuk saling mendukung melalui pembiayaan, investasi, hingga layanan transaksi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis halal.

Karena itu, OJK mendorong penguatan hubungan industri keuangan syariah dengan sektor riil, termasuk pelaku usaha yang terlibat dalam berbagai rantai nilai industri halal.

Hernawan menyebut terdapat tiga pilar utama yang perlu diperkuat untuk membangun ekosistem keuangan syariah nasional. Ketiganya meliputi industri keuangan syariah yang sehat dan inovatif, peningkatan pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh sektor riil, serta dukungan kebijakan pemerintah.

Di tengah tantangan ekonomi global, perkembangan keuangan syariah Indonesia juga menunjukkan capaian positif. Berdasarkan Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2025, Indonesia berada di peringkat keempat dunia dalam pengembangan keuangan syariah.

Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing industri keuangan syariah di tingkat internasional.

OJK Perkuat Kebijakan Lintas Sektor

Selain konferensi internasional, rangkaian IIFS 2026 juga diisi dengan High Level Forum (HLF) bertema "Memperkuat Ekosistem Keuangan Syariah untuk Ekonomi Halal Nasional yang Berkelanjutan".

Forum tersebut menghadirkan tiga Kepala Eksekutif OJK, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas PVML Agusman, serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Adi Budiarso.

Dian Ediana Rae menjelaskan, Cetak Biru Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah menjadi pedoman bersama dalam menyelaraskan kebijakan pengembangan industri keuangan syariah lintas sektor.

OJK juga mendorong penguatan struktur dan konsolidasi perbankan syariah agar memiliki ketahanan kelembagaan serta daya saing yang lebih baik. Implementasi cetak biru tersebut akan dievaluasi secara berkala setiap enam bulan untuk mengukur perkembangan dan efektivitas program.

Sementara itu, Agusman menekankan perlunya memperluas jangkauan industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro (PVML) syariah, khususnya bagi masyarakat serta pelaku usaha yang belum terjangkau layanan keuangan formal.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola, pengembangan inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi digital. OJK juga tengah menyiapkan peta jalan pengembangan sektor PVML syariah sebagai arah kebijakan untuk memperkuat industri tersebut.

Di sisi lain, Adi Budiarso menyoroti pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat dan pelaku UMKM yang belum memiliki riwayat kredit formal.

Salah satu peluang yang dikembangkan adalah penggunaan pemeringkat kredit alternatif atau alternative credit scoring untuk membantu memperluas akses layanan keuangan.

Adi juga mengungkapkan bahwa OJK tengah menjajaki pengembangan tokenisasi sukuk negara bersama Kementerian Keuangan. Inovasi ini diarahkan untuk menghadirkan instrumen keuangan digital dengan tetap memperhatikan kejelasan aset dasar, kesesuaian akad, serta hak dan manfaat ekonomi yang dapat diverifikasi.

Melalui IIFC dan HLF 2026, OJK berharap kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan pemangku kepentingan internasional semakin kuat.

Penguatan tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi industri keuangan syariah, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, serta meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

(Akb/nusantaraterkini.co).