Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Legislator: Perlu Ada Kajian Mendalam soal Wacana Perubahan Pertalite dengan Bioetanol

Editor:  Rozie Winata
Reporter: Redaksi
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Sartono Hutomo. (Foto: istimewa)

Nusantarerkini.co, JAKARTA - Pemerintah berencana menghapus Pertalite dengan mengurangi pasokan di SPBU di beberapa wilayah, khususnya di Jakarta.

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo meminta pemerintah untuk mengkaji secara menyeluruh sebelum menerapkan penggantian BBM jenis pertalite dengan Bioetanol, termasuk mengkaji secara mendalam pemberian subsidi dan pemberian kompensasi terhadap masyarakat yang kurang beruntung.

Baca Juga : Polrestabes Medan Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, 10 Pelaku Ditangkap

Menurutnya, hal ini diperlukan, agar harga bahan bakar calon pengganti Pertalite itu bisa terjangkau oleh rakyat dan masyarakat terdampak tidak terlalu terbebani dengan penggantian BBM ini.

Baca Juga : BBM di Padangsidimpuan Kembali Langka, Warga Berharap Agar Cepat Normal Lagi

“Bukti hadirnya negara ialah menghadirkan subsidi energi diantaranya Subsidi BBM, dalam penerapannya ada wacana pergantian pertalite menjadi bioetanol sudah semestinya mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya dikaji secara menyeluruh," katanya.

"Sehingga harga terjangkau oleh rakyat, karena apabila tidak dikaji dan juga harga diatas pertalite pada saat ini banyak sektor yang akan berdampak,” sambungnya.

Baca Juga : Polrestabes Medan Ungkap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Libatkan Petugas SPBU, Berikut Lokasinya

Menurut Sartono, selama ini, masyarakat menggunakan BBM subsidi pertalite karena harganya lebih ekonomis dan bisa lebih menghemat keuangan.

Baca Juga : Polisi Bongkar Modus Mafia BBM di Medan dan Deliserdang: Pakai Tangki Modifikasi, Untung hingga Rp5 Juta Sehari

Sehingga, tuturnya, sisa uang tersebut bisa digunakan untuk membeli kebutuhan lainnya, seperti, untuk membeli bahan makanan, kebutuhan sekolah, dan kebutuhan lainnya.

“Dengan memberikan subsidi bahan bakar minyak, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat, membantu mempercepat pemulihan konsumsi rumah tangga, dan menjaga stabilitas inflasi,” katanya.

Baca Juga : DPR Dukung Bersyarat Rencana PLTN, Ratna Juwita: Jangan Gegabah dan Abaikan Energi Terbarukan Lain

“Sementara jika subsidi BBM tidak ada. Harga bensin yang tinggi berimbas pada harga bahan pokok yang mahal, ongkos transportasi naik, dan daya beli masyarakat menurun. Angka inflasi bakal naik dan berakibat buruk bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi pun melambat dan kemiskinan meningkat,” tandasnya.

Baca Juga : Pengamat: Beban Masyarakat Bertambah jika Pertalite Diganti Bioetanol

(cw1/nusantaraterkini.co)