Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Rencana pemerintah mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional mendapat dukungan bersyarat dari DPR RI. Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari, menilai nuklir dapat menjadi solusi kebutuhan energi dan penurunan emisi, namun menegaskan implementasinya tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa.
“Nuklir memang bisa menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus menekan emisi karbon. Namun pengembangannya harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan pengawasan ketat karena risikonya tidak kecil,” ujar Ratna, di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Baca Juga : Firman Soebagyo: Perbedaan Awal Ramadan Bukan Kegagalan Pemerintah
Ratna menekankan bahwa aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama sebelum proyek dijalankan secara masif. Selain itu, kesiapan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta penerimaan masyarakat dinilai menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan.
Baca Juga : Abdullah Sentil Keras Jokowi: Jangan Lepas Tangan dari Revisi UU KPK 2019
Menurut legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur tersebut, pengembangan nuklir bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, melainkan kebijakan strategis jangka panjang yang menuntut tata kelola profesional dan disiplin tinggi.
“Posisi, teknologi, dan manajemen pengembangannya harus betul-betul bagus. Karena dibandingkan sumber energi lain, nuklir punya risiko besar jika tidak dikelola secara profesional,” tegasnya.
Baca Juga : DPR Sentil Pemerintah: Larangan Gunakan Air Harus Diiringi Solusi Nyata
Ratna juga mengingatkan agar fokus terhadap pengembangan PLTN tidak membuat pemerintah mengesampingkan proyek energi terbarukan lain yang telah direncanakan dan menyerap anggaran besar.
Baca Juga : Ratna Juwita: Harga Minyak Dunia Turun Bukan Sinyal untuk Lengah
“Jangan sampai karena fokus ke nuklir, proyek energi ramah lingkungan lain yang sudah direncanakan dan bahkan menyerap anggaran besar justru terabaikan. Pabrik bioetanol misalnya, itu harus tetap diprioritaskan dan segera direalisasikan,” katanya.
Ia menilai keberlanjutan proyek-proyek energi terbarukan seperti bioetanol penting untuk menjaga konsistensi kebijakan energi nasional sekaligus memberikan kepastian bagi investor dan masyarakat.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa pada tahap awal pemerintah menargetkan pembangunan PLTN berkapasitas 500 megawatt.
“On-grid-nya 2032. Jadi masuk grid 2032 berarti harus sudah commissioning 2032. Ini target tercepat. Nah dari perencanaan nuklir ada 500 megawatt,” ujar Eniya.
Ia juga melaporkan bahwa pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (Nuclear Energy Program Implementation Organization/NEPIO) saat ini tinggal menunggu penandatanganan Presiden.
“Perpres sekarang di meja Presiden. Tinggal tunggu turun,” ujarnya di kantor Kementerian ESDM belum lama ini.
Setelah Peraturan Presiden diterbitkan, Kementerian ESDM akan menyusun aturan pelaksana dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen) yang mencakup pembentukan enam kelompok kerja (pokja), mulai dari penentuan lokasi, perizinan, hingga pembiayaan program nuklir.
Pemerintah menargetkan tahapan perencanaan dan regulasi dapat berjalan paralel agar operasional PLTN pada 2032 dapat terealisasi sesuai jadwal.
(LS/Nusantaraterkini.co)
