Ini Alasan Gubernur Herman Deru Tidak Perpanjang Program Pemutihan Pajak

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membeberkan alasan mendasar terkait keputusannya untuk tidak memperpanjang pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang telah berakhir pada, Selasa (3/11/2026).

“Jadi pemutihan pajak ini kenapa tidak saya perpanjang. Jadi ini sebenarnya mengandung nilai edukasi juga ke masyarakat bahwa dalam bermasyarakat ini pemiliki kendaraan ada hak ada kewajiban,” ujar Deru saat diwawancarai langsung di Griya Agung Palembang.

Pemerintah Provinsi Sumsel menilai program keringanan pajak bukan sekadar instrumen penggenjot pendapatan daerah semata, melainkan sarana edukasi disiplin berkendara bagi masyarakat.

Menurutnya, lonjakan penerimaan dari program pemutihan pada tahun-tahun sebelumnya cenderung berada pada kisaran normal dan menunjukkan pola peningkatan yang standar.

Namun, capaian paling substansial yang berhasil diraih melalui program tersebut adalah tingginya tingkat kesadaran warga untuk melakukan proses balik nama kendaraan bekas secara gratis.

Kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) berhasil memicu volume pengurusan administrasi kepemilikan kendaraan secara besar-besaran.

“Tapi yang paling kita dapat adalah balik nama. Balik nama kan nol untuk kendaraan second. Jadi apa yang kita dapat ini ada volume besar akibat program ini bahwa namanya sudah menjadi nama pemakai rata-rata,” ungkapnya.

Ia menyebut jika sebelumnya banyak kendaraan bermotor yang beredar di jalan raya masih menggunakan identitas, nama, maupun alamat pemilik lama yang tidak sesuai dengan pengguna sebenarnya.

Pembaruan data kepemilikan kendaraan tersebut dinilai sangat krusial guna menjamin aspek ketertiban administrasi hukum, kepastian hukum, serta faktor keamanan lalu lintas ke depan.

“Dan dalam pemutihan kemarin terjadi balik nama yang cukup besar,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)