Pemrov Sumsel Sepakati APBD Sumsel 2027 Sebesar Rp9,02 Triliun

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru bersama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumsel resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna XLIV di Palembang.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sumsel yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga. Saya berharap suasana kerja sama dan kemitraan yang solid ini akan terus kita jalin di masa mendatang demi keberhasilan program kerja daerah,” ujar Deru dalam keterangannya, Minggu (1/11/2026).

Persetujuan bersama tersebut diambil melalui agenda Pengambilan Keputusan dan Pendapat Akhir terhadap Raperda APBD TA 2027 yang berlangsung secara khidmat di Gedung DPRD Sumsel.

Deru menyampaikan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran legislatif dan seluruh perangkat daerah mitra yang menuntaskan pembahasan anggaran secara tepat waktu.

Berdasarkan kesepakatan bersama tersebut, estimasi total pendapatan daerah dalam Raperda APBD TA 2027 dipatok pada angka Rp9.020.460.537.311,83.

Orang nomor satu di Bumi Sriwijaya itu menekankan agar alokasi dana sebesar itu nantinya dapat dikelola secara efisien, berdaya guna, dan berhasil guna demi kesejahteraan masyarakat.

Senada dengan pihak eksekutif, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdie turut menyampaikan rasa syukur atas terbangunnya keharmonisan kerja sama antara eksekutif dan legislatif.

“Alhamdulillah, hari ini Raperda APBD TA 2027 telah disepakati bersama. Segala ikhtiar dan upaya dalam penyusunan anggaran ini tidak lain difokuskan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan,” ungkap Andie Dinialdie.

Tahapan selanjutnya setelah penandatanganan kesepakatan bersama ini adalah menyerahkan berkas Raperda APBD Sumsel TA 2027 kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Segera kami kirimkan ke Kemendagri untuk dievaluasi sebelum nantinya ditetapkan secara resmi menjadi Peraturan Daerah,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)