Ekspor Gas ke Singapura Dipangkas, Sartono Hutomo Minta Pasokan Dalam Negeri Dipastikan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR, Sartono Hutomo, mendukung langkah pemerintah mengurangi ekspor gas bumi ke Singapura mulai Sabtu (24/10/2026). Kebijakan tersebut dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

Dukungan itu disampaikan Sartono menyusul kebijakan pemerintah memangkas ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 miliar British Thermal Unit per hari (BBTUD).

Menurut Sartono, kebijakan pengurangan ekspor harus sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Utamanya sepanjang ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri yang sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, yakni pengelolaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Sartono, Minggu (25/10/2026).

Ia menegaskan, gas bumi tidak hanya berfungsi sebagai komoditas ekspor, tetapi juga menjadi sumber energi dan bahan baku strategis bagi industri nasional. Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi alokasi gas dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan domestik.

“Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi prioritas alokasi ketika kebutuhan domestik meningkat,” ujarnya.

Meski mendukung pengurangan ekspor, Sartono mengingatkan pemerintah agar memastikan gas yang dialihkan dapat diserap secara optimal oleh industri dan konsumen dalam negeri. Langkah tersebut, menurutnya, harus disertai kejelasan volume pasokan, sektor penerima, serta kesiapan infrastruktur pendukung.

“Pemerintah perlu memastikan kejelasan volume gas yang dialihkan, sektor penerima, kesiapan infrastruktur, serta dampaknya terhadap kebutuhan energi nasional. Jadi, dengan berkurangnya ekspor, kebutuhan domestik harus terjamin,” tegasnya.

Sartono juga menekankan pentingnya menjaga kepastian hukum dan iklim investasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi kontrak ekspor gas, katanya, perlu mempertimbangkan kebutuhan energi nasional, proyeksi produksi, aspek keekonomian, serta manfaat jangka panjang bagi Indonesia.

“Pengurangan ekspor sebaiknya menjadi bagian dari strategi ketahanan energi jangka panjang,” katanya.

Di sisi lain, Sartono mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga hubungan bilateral dengan Singapura dan memberikan kepastian terhadap kontrak yang telah disepakati. Ia menilai pengurangan ekspor harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kepentingan nasional sekaligus menjaga kepercayaan mitra dagang.

“Jadi, pemerintah harus memastikan pengurangan ini dilakukan dengan kepastian hukum dan komunikasi diplomatik yang sangat baik,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)