BBM Langka di Bali dan Riau, Sartono Hutomo Desak Pertamina Perkuat Distribusi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR, Sartono Hutomo menyoroti kelangkaan BBM di Bali dan Riau serta mendesak Pertamina memperkuat distribusi dan mitigasi risiko.

Sartono pun meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) memperkuat sistem distribusi serta memastikan ketersediaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi salah satu indikator utama ketahanan energi nasional.

“Pemerintah dan Pertamina harus memastikan ketahanan energi diukur dari ketersediaan BBM di SPBU, bukan sekadar jumlah stok di terminal atau depot,” kata Sartono, Kamis (15/10/2026).

Ia menjelaskan, kelangkaan BBM di Bali dipicu gangguan teknis pada kapal tanker Pertamina saat proses bongkar muat. Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan jadwal sandar kapal dan pengiriman BBM ke Terminal BBM Sanggaran dan Manggis hingga berjam-jam.

Menurut Sartono, kejadian tersebut menunjukkan masih adanya kerentanan dalam rantai pasok energi nasional. Karena itu, pemerintah dan Pertamina perlu memperkuat mitigasi risiko distribusi agar gangguan operasional maupun logistik tidak berujung pada kekosongan BBM di SPBU.

“Pemerintah bersama Pertamina perlu menyiapkan skenario kontingensi, mulai dari armada dan jalur distribusi alternatif hingga cadangan operasional. Kemampuan mencegah kekosongan sebelum terjadi harus menjadi indikator utama kinerja pengelolaan energi,” ujarnya.

Selain memperkuat distribusi, Sartono juga mendorong pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan secara terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan konsumsi, potensi pembelian berlebihan, hingga dugaan penimbunan, menurutnya, perlu ditangani berdasarkan data penyaluran dan hasil pengawasan di lapangan.

Ia menilai, integrasi data menjadi langkah penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan dan ketimpangan distribusi sejak dini.

“Pemerintah perlu mengintegrasikan data kuota, realisasi penyaluran, stok setiap SPBU, dan pola konsumsi harian agar penyimpangan serta ketimpangan distribusi dapat segera terdeteksi,” tuturnya.

Politikus senior Partai Demokrat itu menambahkan, keandalan pasokan energi harus menjadi salah satu tolok ukur kualitas pelayanan publik. Terlebih, kebutuhan energi terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung kegiatan industri, hingga operasional pusat data.

Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan perencanaan dan distribusi energi berjalan optimal sehingga kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu akibat munculnya titik-titik rawan dalam rantai pasok.

“Kami di Komisi XII DPR RI akan mendorong evaluasi bersama pemerintah dan Pertamina agar persoalan ini tidak berulang dan keandalan energi benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh daerah,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).