Antrean BBM di Bali, Sartono Minta Pemerintah Telusuri Akar Masalah

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR, Sartono Hutomo meminta evaluasi menyeluruh terhadap distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali menyusul antrean yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Selain BBM, 

ia menyoroti ketahanan stok batu bara untuk pembangkit listrik serta pemenuhan kebutuhan listrik yang dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sartono menilai, antrean BBM di Bali perlu ditelusuri secara komprehensif, mulai dari kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, hingga kebijakan subsidi dan kuota. Ia juga meminta agar kemungkinan peralihan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite turut menjadi bahan evaluasi.

“BBM di Bali tentu kan harus dievaluasi, permasalahan di mana? Apakah hanya di Pertamina saja atau juga permasalahan di hulu? Apakah juga ada permasalahan di subsidi, di kuotanya yang terbatas? Atau juga terjadi perpindahan dari yang tadinya menggunakan Pertamax ke Pertalite,” ujar Sartono, Senin (12/10/2026).

Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, pendalaman terhadap berbagai faktor itu diperlukan untuk mencegah terulangnya persoalan serupa dalam beberapa hari maupun bulan mendatang.

Ia mengingatkan, antrean dan kekurangan BBM dapat menghambat aktivitas masyarakat serta kegiatan dunia usaha. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di Bali yang memiliki aktivitas ekonomi dan pariwisata yang tinggi.

“Kalau terjadi antrean dan sebagainya, ini kan juga menghambat dalam perekonomian kita. Harusnya lebih cepat lagi, tapi juga ada permasalahan di lapangan tentang kekurangan daripada BBM. Nah ini juga yang tadinya kita menginginkan ekonomi kita tumbuh menjadi terhambat,” tegasnya.

Selain pasokan BBM, Sartono menyoroti kecukupan stok batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Bali. Ia meminta agar ketahanan stok atau Hari Operasi Pembangkit (HOP) menjadi perhatian sehingga pasokan energi primer untuk pembangkit tetap terjaga.

Menurut Sartono, stok batu bara perlu dijaga pada tingkat yang memadai untuk memastikan operasional pembangkit listrik berjalan optimal. Ia menyebut ketahanan stok sekitar 15 hingga 20 hari sebagai gambaran yang perlu diperhatikan.

“Untuk di Bali ini kan minimal kan harusnya mungkin 20 hari lah atau 15 sampai 20 hari. Jangan sampai satu minggu lah,” katanya.

Ia menegaskan, persoalan ketahanan stok energi tidak cukup dilihat dari aspek operasional semata, tetapi juga perlu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan energi nasional. Hal tersebut penting seiring meningkatnya kebutuhan listrik untuk rumah tangga maupun kegiatan usaha di Bali.

Sartono turut menyoroti adanya daftar tunggu (waiting list) pelaku usaha yang membutuhkan penambahan daya listrik. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan pasokan energi primer dan kapasitas kelistrikan dalam mengimbangi pertumbuhan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.

Ia mengingatkan agar keterbatasan pasokan energi tidak menjadi penghambat bagi aktivitas ekonomi, baik di Bali maupun secara nasional.

“Jangan sampai kekurangan pasokan energi primer ini itu menghambat terhadap juga geliat pertumbuhan perekonomian. Baik secara di Bali maupun di nasional,” ujarnya.

Sartono menambahkan, berbagai temuan selama kunjungan kerja reses tersebut akan menjadi catatan Komisi XII DPR RI untuk ditindaklanjuti dalam rapat kerja bersama pemerintah.

Ia berharap persoalan distribusi dan ketersediaan BBM, ketahanan stok batu bara, serta pemenuhan kebutuhan listrik dapat segera memperoleh solusi konkret. Dengan demikian, keandalan pasokan energi dapat terjaga dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi maupun kegiatan usaha di daerah.

“Temuan-temuan di lapangan seperti ini harus ada solusi,” pungkas Sartono. 

(LS/Nusantaraterkini.co).