Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Banyaknya pekerja Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar (SD) menjadi tamparan keras bagi negara bercita-cita menjadi kekuatan ekonomi global. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 menunjukkan, lebih dari sepertiga angkatan kerja nasional masih lulusan SD sebuah potret telanjang dari kegagalan sistem pendidikan nasional membangun sumber daya manusia yang berdaya saing.
Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad menegaskan angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti bahwa negara belum serius memutus rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan.
Baca Juga : Kumpulkan Pimpinan TNI-Polri, Langkah Presiden Prabowo Dinilai Sarat Pesan Politik
“Jika 34,63 persen pekerja hanya lulusan SD dan yang berpendidikan tinggi hanya sekitar 13 persen, ini berarti sistem pendidikan kita gagal menyiapkan tenaga kerja untuk bersaing di era global,” kata Habib, Selasa (10/2/2026).
Baca Juga : Aturan Baru LPG 3 Kg, DPR: Subsidi Jangan Jadi Alat Efisiensi
BPS mencatat, dari total 155,27 juta angkatan kerja, lulusan SD masih mendominasi dengan 34,63 persen. Sementara lulusan SMP sebesar 17,31 persen, SMA 20,99 persen, dan SMK 14,06 persen. Yang pernah mengenyam pendidikan tinggi hanya sekitar 13 persen, terdiri dari 10,81 persen lulusan S1 ke atas dan 2,20 persen lulusan diploma.
Bagi Habib, komposisi ini menjadi alarm darurat bagi masa depan Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja dinilai langsung menekan produktivitas nasional, menghambat industrialisasi, dan membuat Indonesia terus terjebak sebagai pasar tenaga kerja murah.
Baca Juga : BPS Bongkar Borok Data Bansos Lama: NIK Ganda hingga Penerima Sudah Meninggal
“Ini bukan masalah individu, ini kegagalan kebijakan negara. Selama mayoritas rakyat hanya berpendidikan dasar, kita tidak akan pernah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah,” tegasnya.
Baca Juga : Ekonomi Nasional Tumbuh 5,11 Persen, Maluku dan Papua Catat Pertumbuhan Tertinggi
Habib juga mengkritik lemahnya komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dalam menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak Indonesia. Menurutnya, negara belum berhasil memastikan bahwa setiap anak minimal menyelesaikan pendidikan menengah.
“Putus sekolah masih tinggi, akses ke SMA dan SMK masih timpang, dan perguruan tinggi masih menjadi kemewahan bagi banyak keluarga miskin. Ini harus dihentikan. Negara wajib memastikan pendidikan bukan privilege, tapi hak,” ujarnya.
Baca Juga : Sekolah Garuda Siap Beroperasi di Pelosok Nusantara Juli 2026
Ia menegaskan bahwa tanpa reformasi serius di sektor pendidikan, bonus demografi hanya akan berubah menjadi bencana sosial dan ekonomi.
Baca Juga : Paradoks Anggaran Pendidikan Rp750 T: Mengapa Gaji Guru Honorer Masih di Bawah Rp500 Ribu?
“Tanpa SDM terdidik, kita hanya akan menghasilkan angkatan kerja murah yang mudah tergantikan. Pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan dan ketimpangan,” pungkas Habib.
(LS/Nusantaraterkini.co)
