Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, PASAMAN BARAT-Wakil Bupati Pasaman Barat, M Ihpan, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Strategi Penyaluran TKD Tahun 2026 yang digelar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Lubuk Sikaping, Senin (9/2/2026).
Kehadiran Wakil Bupati di Aula KPPN Lubuk Sikaping tersebut mewakili Bupati Pasaman Barat sekaligus menindaklanjuti undangan resmi KPPN dalam rangka evaluasi kinerja penyaluran anggaran tahun sebelumnya serta perumusan langkah strategis penyaluran TKD ke depan.
Baca Juga : Bupati Yulianto Lantik 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Pasbar
Dalam sambutannya, M Ihpan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyambut baik pelaksanaan FGD sebagai forum strategis untuk melakukan evaluasi bersama terhadap penyaluran dana transfer ke daerah. Menurutnya, dana transfer memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Baca Juga : Pemkab Pasaman Barat dan Mandailing Natal Perkuat Kerja Sama Antarwilayah
“Melalui forum ini, kami berharap dapat memperoleh masukan yang konstruktif, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta merumuskan solusi konkret guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu penyaluran dana transfer ke daerah,” ujar M Ihpan.
Ia menegaskan bahwa evaluasi yang komprehensif menjadi kebutuhan penting agar program pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Oleh karena itu, strategi penyaluran TKD Tahun 2026 perlu dirancang secara lebih terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
Baca Juga : TKD Sumsel 2026 Ditetapkan Rp24,31 Triliun, Kota Palembang Terima Alokasi Tertinggi
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah sebagai kunci keberhasilan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan anggaran.
Baca Juga : Strategi Fiskal Darurat: Sumut Amankan Relaksasi Pinjaman dan Suntikan Dana Segar Rp11,5 Triliun
FGD tersebut turut diikuti oleh sejumlah OPD teknis sesuai permintaan KPPN, di antaranya Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bappelitbangda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), serta Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
