Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Langkah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Senin (9/2/2026), menuai beragam tafsir politik.
Pertemuan diklaim sebagai forum evaluasi pertahanan dan keamanan itu dinilai tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga memuat pesan politik terkait konsolidasi kekuasaan di sektor keamanan.
Baca Juga : Oposisi Mandek, Prabowo Nyaman: Peta Pilpres 2029 Terlalu Sepi Lawan
Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh, menyebut pertemuan tersebut sebagai langkah strategis dan konstitusional. Namun, di tengah dinamika politik nasional dan meningkatnya sorotan publik terhadap peran aparat keamanan, pertemuan ini juga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana independensi TNI dan Polri tetap terjaga.
Baca Juga : DPR Apresiasi Swasembada Pangan, Wanti-wanti Ancaman Distribusi
Sebagai Presiden sekaligus Panglima Tertinggi, Prabowo memang memiliki kewenangan memberikan arahan langsung kepada TNI dan Polri.
Namun, arahan tersebut dinilai tidak bisa dilepaskan dari konteks politik pemerintahan yang sedang berupaya memperkuat stabilitas nasional di tengah tantangan ekonomi, keamanan, dan kepercayaan publik.
Baca Juga : Wakil Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Perwira TNI TA 2026
“Presiden tentu memiliki hak konstitusional untuk memberikan arahan. Tetapi, yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa arahan tersebut tetap berada dalam koridor profesionalisme dan tidak menyeret institusi pertahanan serta keamanan ke dalam kepentingan politik jangka pendek,” ujarnya, Senin (9/2/2026).
Baca Juga : Ketua SMSI: Monumen Siber Indonesia di Cilegon Simbol Transformasi Komunikasi Bangsa
Oleh menekankan, evaluasi kinerja TNI dan Polri memang mendesak dilakukan. Ia mengakui masih banyak persoalan struktural yang belum terselesaikan, mulai dari isu profesionalisme aparat, dugaan pelanggaran kewenangan, hingga lemahnya pengawasan internal.
“Evaluasi tidak boleh hanya bersifat simbolik. Jika Presiden benar-benar serius, maka harus ada tindak lanjut konkret terhadap berbagai kelemahan yang selama ini menjadi sorotan publik,” tegas mantan anggota DPRD Jawa Barat ini.
Baca Juga : Lapas Cipinang Amankan 2 Warga Binaan Terkait Peredaran Vape Etomidate di Jakarta Selatan
Di sisi lain, pertemuan tertutup di Istana ini juga dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Presiden ingin memastikan soliditas penuh aparat keamanan di bawah kendali pemerintahannya.
Baca Juga : Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung
Hal ini memicu kekhawatiran sebagian kalangan akan potensi politisasi aparat, terutama menjelang agenda-agenda politik strategis nasional ke depan.
Oleh karena itu Oleh Soleh mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap TNI dan Polri hanya dapat dijaga jika kedua institusi tersebut tetap profesional, netral, dan tunduk pada supremasi hukum, bukan sekadar loyal pada kekuasaan.
“Kita butuh TNI dan Polri yang kuat, tapi juga kritis, profesional, dan berpihak pada kepentingan bangsa, bukan pada kepentingan politik siapa pun,” pungkas legislator dapil Jabar ini.
(LS/Nusantaraterkini.co)
