Paradoks Anggaran Pendidikan Rp750 T: Mengapa Gaji Guru Honorer Masih di Bawah Rp500 Ribu?

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti ironi besar dalam dunia pendidikan nasional. Di tengah alokasi anggaran pendidikan yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, kesejahteraan guru, khususnya guru honorer masih berada pada titik yang memprihatinkan.

Lalu Hadrian mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak guru honorer yang hanya menerima gaji di bawah Rp500 ribu per bulan. Bahkan, sebagian di antaranya tidak menerima upah secara rutin, melainkan dibayarkan setiap tiga hingga enam bulan sekali, dengan praktik pemotongan gaji yang masih kerap terjadi.

“Kita harus jujur, kesejahteraan guru hari ini masih jauh dari kata layak. Ini paradoks besar dalam sistem pendidikan kita. Negara bicara soal kualitas SDM, tapi guru sebagai aktor utamanya justru hidup dalam ketidakpastian,” katanya, Jumat (23/1/2026).

Padahal, lanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini berada di kisaran Rp3.500 triliun, dengan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen atau sekitar Rp750 triliun. L

Angka tersebut seharusnya cukup untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik. Namun dalam praktiknya, besarnya anggaran tersebut dinilai tidak berbanding lurus dengan kondisi di lapangan.

“Pertanyaannya sederhana: ke mana larinya anggaran Rp750 triliun itu?. Jika benar-benar digunakan secara utuh dan tepat sasaran, kami di Komisi X menghitung gaji guru honorer idealnya bisa mencapai minimal Rp5 juta per bulan,” tegasnya.

Menurut Lalu Hadrian, persoalan ini menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola anggaran pendidikan, mulai dari distribusi yang tidak merata, belanja birokrasi yang terlalu besar, hingga program-program yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan guru.

Ia menilai, selama ini anggaran pendidikan terlalu banyak terserap pada aspek administratif, proyek-proyek fisik, serta belanja struktural, sementara nasib guru honorer justru terpinggirkan.

“Selama guru masih digaji tidak layak, maka klaim bahwa negara serius membangun pendidikan hanyalah slogan. Kita tidak bisa bicara kualitas pendidikan kalau gurunya sendiri hidup di bawah garis kelayakan,” ujarnya.

Lalu Hadrian menegaskan, Komisi X DPR RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melakukan koreksi terhadap arah kebijakan anggaran pendidikan agar tidak melenceng dari amanat UUD 1945.

“Tugas kami bukan sekadar menyetujui anggaran, tapi memastikan anggaran itu benar-benar sampai ke inti persoalan: kesejahteraan guru, sarana pendidikan, mutu pendidik, dan kualitas peserta didik,” katanya.

Ia pun memperingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Indonesia berisiko mengalami krisis pendidikan struktural, di mana guru kehilangan motivasi, profesi pendidik tidak lagi diminati generasi muda, dan kualitas pendidikan nasional stagnan di tengah bonus demografi.

“Guru adalah tulang punggung pembangunan manusia. Kalau mereka terus diperlakukan seperti pekerja kelas dua, maka jangan heran jika masa depan pendidikan kita rapuh,” pungkasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)