Aturan Baru LPG 3 Kg, DPR: Subsidi Jangan Jadi Alat Efisiensi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR Sartono Hutomo, menegaskan dukungannya bersyarat terhadap kebijakan tersebut, seraya mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan rakyat kecil sebagai korban atas nama penghematan anggaran subsidi.

Pemerintah berencana mengatur distribusi LPG 3 kg melalui regulasi baru dengan mekanisme wajib menggunakan KTP serta penerapan satu harga nasional. 

Kebijakan ini diklaim sebagai upaya memperbaiki tata kelola subsidi agar lebih tepat sasaran. Namun bagi DPR, kebijakan tersebut menyimpan risiko sosial dan ekonomi yang tidak kecil.

“Dukungan kami jelas bersyarat. Jangan sampai kebijakan ini berhenti pada narasi efisiensi fiskal, sementara dampaknya justru menekan masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro,” tegas Sartono, Senin (9/2/2026).

Politisi Partai Demokrat itu menilai, jika pemerintah gagal menyiapkan skema mitigasi yang matang, pembatasan distribusi LPG 3 kg justru berpotensi memicu gejolak di akar rumput. 

Menurutnya, negara tidak boleh abai terhadap realitas sosial masyarakat yang selama ini sangat bergantung pada gas melon sebagai sumber energi utama.

“Risiko pertama yang harus diantisipasi adalah gejolak sosial. Ketika masyarakat merasa dibatasi, sementara solusi pengganti tidak jelas, ini bisa memicu keresahan bahkan konflik,” ujar Sartono.

Selain itu, Sartono menyoroti ancaman inflasi biaya hidup, khususnya bagi UMKM mikro yang menggunakan LPG 3 kg sebagai penopang utama aktivitas produksi. Kenaikan biaya energi, kata dia, bisa berujung pada naiknya harga barang kebutuhan pokok.

“Ini bukan sekadar urusan distribusi gas. Ini menyangkut daya beli masyarakat, kelangsungan usaha kecil, dan stabilitas ekonomi bawah,” kata anggota MKD DPR ini.

Catatan kritis lainnya adalah kesiapan pemerintah dalam menyediakan alternatif. Sartono menilai, hingga kini belum ada jaminan ketersediaan LPG nonsubsidi dengan harga terjangkau maupun energi pengganti yang benar-benar siap diakses masyarakat luas.

“Kalau alternatifnya belum siap, lalu pembatasan dipaksakan, maka ini kebijakan yang timpang. Negara seolah melepaskan tanggung jawab, tapi rakyat dipaksa menanggung risikonya,” pungkas legislator dapil Jatim VII ini.

DPR pun menegaskan akan mengawasi ketat rencana implementasi kebijakan tersebut. Sartono mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang pola kebijakan elitis yang dirumuskan di atas meja, namun gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan. 

(LS/Nusantaraterkini.co)