Tekan Karhutla Berulang, Restorasi Gambut jadi Fokus Pemprov Sumsel

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara berkelanjutan di Sumatera Selatan difokuskan pada restorasi kawasan gambut guna mengantisipasi ancaman titik api yang kerap berulang setiap tahunnya.

Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional di Palembang, Rabu (28/10/2026).

“Ya hari ini kita menjadi tuan rumah Rakornas Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Ini adalah kegiatan pertama dari kelembagaan ini di luar kantor. Nah kenapa kita menginisiasi untuk Rakornas itu dilaksanakan di sini? Karena kita ingin lebih serius dalam menyikapi masalah karhutlah yang kita ketahui selalu sumber awalnya di wilayah gambut,” ujar Gubernur Herman Deru.

Ia memaparkan, wilayah Sumsel memegang porsi penting secara nasional karena memiliki sekitar 10 persen dari total luasan gambut nasional, dengan kawasan hidrologi gambut mencapai 2 juta hektare dan areal terdampak seluas 1,27 juta hektare.

Melalui forum nasional ini, Pemprov Sumsel berupaya menghidupkan kembali kelembagaan daerah secara optimal agar kendala pendanaan masa lalu tidak terulang.

"Bahkan kita tidak pernah hapuskan. Karena lembaga induknya yang tidak aktif kemarin sehingga kita tidak bisa support pendanaan dalam pelaksanaannya. Maka bagaimana cara kita untuk menangani gambut ini agar dapat kita cegah dari kebakaran hutan," jelasnya.

Deru menambahkan, pencegahan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api, melainkan harus mengidentifikasi akar persoalan mulai dari kebiasaan masyarakat hingga potensi pelanggaran pembukaan lahan.

“Masalahnya di mana? Apakah dari habit masyarakat? Apakah dari kerusakan yang sudah terjadi? Ataukah dari kenakalan mungkin dalam tanda kutip pelaku pembukaan lahan dengan cara membakar, baik kecil maupun besar, tapi kok ini berulang. Nah inilah yang kita kolaborasikan dalam bentuk rakornas ini,” ungkap Deru.

Terkait teknis penyelamatan lahan, ia menekankan pentingnya menjaga tingkat kelembapan permukaan gambut melalui sistem tata air dan pembangunan sekat kanal, yang nantinya akan ditinjau langsung melalui kunjungan lapangan ke Kabupaten OKI.

“Oh gambut itu tidak boleh kering. Permukaannya tidak boleh kurang dari 0,4 airnya. 0,4 meter ya. Terus bagaimana airnya tidak terbuang. Ini disebut sekat kanal tadi. Nah ini yang kita harapkan keluar ini. Dan kita langsung ke contoh juga nanti besok. Itu ada langsung ke OKI juga,” terangnya.

Menyinggung situasi penanganan di lapangan saat ini, Gubernur bersyukur kondisi titik panas sudah jauh berkurang,sembari memuji Kabupaten Banyuasin yang dinilai steril dan wilayah OKI yang berangsur membaik.

“Kalau kabupaten Banyuasin saya menjadi saksi dan membuktikan bahwa dia nol kemarin. Ini OKI, sepertinya mungkin masih ada satu dua fire spot atau hot spot, tapi tentu ini tidak besar lagi. Mudah-mudahan kita kembali normal,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan para pemangku kepentingan serta rekan media agar tidak lengah mengawal isu karhutla meskipun musim penghujan telah tiba.

“Apa sih penyakit utama? Yang sering terjadi kok berulang ini yakin dan satu, ketika sudah hujan lupa bicara tentang penanganan pencegahan karhutlah ini, makanya saya minta teman-teman wartawan untuk terus mengawal ini agar semua tataran pemerintahan dari desa, kecamatan atau kota-kota dan provinsi bahkan nasional, selalu ingat,” tegas Deru.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur turut memaparkan progres penyaluran bantuan presiden (banpres) tahap kedua sebesar Rp10 miliar per daerah yang disalurkan langsung ke 10 kabupaten/kota, seraya mengusulkan tambahan alokasi bagi Pagar Alam, Lubuklinggau, dan Muratara.

“Bantuan presiden tahap kedua, 10 kabupaten itu ke kabupaten/kota semua, satu daerah dapat 10M, gak ada yang ke provinsi lagi dari tahap dua itu. Yang belum dapat itu Pagar Alam, Lubuklinggau dan Muratara itu saya usulkan untuk pencegahan. Yang lain sudah tersalurkan kan, langsung 10M ke Kabupaten/Kota,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)