Sultan Najamudin Dorong Aturan AI hingga Tata Ulang Ketatanegaraan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Ketua DPD Sultan B. Najamudin menyambut baik rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang.

Menurut Sultan, Munas ICMI tidak hanya penting sebagai forum organisasi, tetapi juga harus menjadi momentum untuk membahas berbagai persoalan strategis yang dihadapi bangsa.

“Yang penting bukan hanya muktamarnya, tetapi juga isu-isu yang akan mulai kita kembangkan,” kata Sultan usai pertemuan dengan pimpinan ICMI, Senin (21/9/2026).

Sultan mengatakan, DPD RI akan mendorong kerja sama dengan sejumlah lembaga dan organisasi, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), untuk membahas isu-isu besar terkait kondisi nasional.

Kolaborasi tersebut, kata dia, juga diperlukan untuk memperkuat sejumlah agenda legislasi yang menjadi usulan DPD RI. Di antaranya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, masyarakat adat, lingkungan, serta pengelolaan korban perubahan iklim.

“DPD juga meminta dukungan ICMI dan BRIN terkait dengan beberapa produk legislasi yang diusulkan oleh DPD,” ujarnya.

Selain itu, Sultan menyebut perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius. 

Menurutnya, perkembangan AI tidak mungkin dihentikan sehingga diperlukan kerangka regulasi agar pemanfaatannya dapat dikendalikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita akan menginisiasi semacam payung hukum atau regulasi, atau mungkin legislasi terkait dengan AI. AI ini sesuatu yang tidak bisa dicegah, tetapi kalau tidak diatur juga bisa tidak terkendali,” jelas Sultan.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan juga menyoroti perlunya penataan kembali sistem ketatanegaraan dan kelembagaan negara. Menurutnya, kewenangan setiap lembaga negara perlu ditempatkan secara tepat agar dapat menjalankan fungsi secara efektif dan berkontribusi lebih nyata bagi negara.

Ia juga mengakui demokrasi Indonesia menghadapi tantangan, salah satunya biaya politik yang semakin mahal.

“Semua sepakat bahwa demokrasi kita makin hari makin mahal. Itu yang harus kita tata ulang, lalu lembaga-lembaga negara juga harus kita tata ulang sesuai dengan kewenangannya,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)