Sultan Najamudin Gagas Green Democracy, Ini Tujuh Pilar Menuju Indonesia Emas 2045

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B Najamudin menawarkan paradigma Green Democracy sebagai pendekatan untuk memperkuat kualitas demokrasi, mendorong pemerataan pembangunan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan nasional.

Sultan menilai, keberhasilan pembangunan nasional tidak seharusnya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, maupun pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menghadirkan manfaat secara merata bagi masyarakat dan menjaga ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang.

“Keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari angka pertumbuhan, besarnya investasi, atau jumlah infrastruktur yang dibangun. Kita juga harus mengukur agar manfaatnya menjangkau masyarakat secara adil, memperkuat kapasitas daerah, dan tetap menjaga sumber daya yang dibutuhkan generasi berikutnya,” ujar Sultan, Selasa (3/11/2026).

Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026 masih diikuti oleh ketimpangan distribusi aktivitas ekonomi. Pulau Jawa tercatat menyumbang 56,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Sementara itu, rasio Gini pada Maret 2026 berada di angka 0,368.

Menurut Sultan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan hasil pembangunan masih menjadi pekerjaan penting pemerintah. Apalagi, Indonesia juga menghadapi tantangan perubahan iklim serta tingginya biaya politik dan demokrasi.

“Demokrasi Indonesia semakin mahal untuk diselenggarakan, mahal untuk diperjuangkan, dan berpotensi mahal pula bagi masa depan bangsa apabila biaya politik tidak dikelola secara sehat,” tegasnya.

Untuk menerjemahkan gagasan Green Democracy ke dalam kebijakan yang lebih konkret, Sultan memperkenalkan konsep GREEN 7, yang terdiri atas tujuh pilar utama, yakni Green Governance, Green Representation, Green Environment, Green Economy, Green Nation Building, Green Human Capital, dan Green Future.

Ketujuh pilar tersebut mencakup tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, penguatan keterwakilan rakyat dan daerah, perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tanggung jawab terhadap masa depan generasi berikutnya.

“Green Democracy adalah cara pandang untuk memastikan bahwa pembangunan nasional makin produktif, manfaatnya makin merata, proses pengambilan keputusannya makin akuntabel, dan hasilnya dapat dipertahankan lintas generasi,” jelas Sultan.

Dalam implementasinya, Sultan menyebut DPD RI memiliki peran strategis sebagai jembatan aspirasi masyarakat dan daerah dalam proses perumusan kebijakan nasional.

Dengan 152 anggota yang mewakili 38 provinsi, DPD RI terus memperjuangkan kepentingan daerah melalui fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan sesuai kewenangan konstitusional.

Sepanjang tahun sidang 2025–2026, DPD RI telah menghimpun dan menindaklanjuti sebanyak 13.519 aspirasi masyarakat dan daerah melalui empat komite serta Badan Urusan Legislasi Daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas penyerapan dan tindak lanjut aspirasi tersebut, DPD RI juga mengembangkan platform publikasmasda.dpd.go.id sebagai sistem dokumentasi dan pemantauan aspirasi masyarakat dan daerah.

Sultan menegaskan, penyerapan aspirasi tidak boleh berhenti pada proses penghimpunan, tetapi harus terhubung secara terukur dengan perumusan kebijakan. Hal itu perlu didukung data yang akurat, kajian ilmiah, partisipasi publik, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pemimpin harus mampu menjelaskan keputusan secara jujur, mendengar suara yang berbeda dengan hormat, dan menunjukkan bukti bahwa kebijakan membawa manfaat,” katanya.

Menutup pernyataannya, Sultan berharap paradigma Green Democracy melalui konsep GREEN 7 dapat menjadi perspektif bersama dalam memperkuat kualitas demokrasi, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun demokrasi yang tidak sekadar menghasilkan suara dalam proses politik, tetapi mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjamin keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. 

(LS/Nusantaraterkini.co)