Prabowo Dinilai Belum Lepas Sepenuhnya dari Bayang-Bayang Jokowi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Presiden RI Prabowo Subianto dinilai belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari pengaruh dan bayang-bayang mantan Presiden Joko Widodo, meskipun pemerintahan saat ini telah memasuki tahun kedua.

​Pandangan tersebut disampaikan oleh Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, menyoroti arah kepemimpinan nasional yang dinilai masih memberikan ruang bagi kesinambungan kebijakan maupun kepentingan pihak-pihak era sebelumnya.

​“Prabowo itu mix signal. Kesannya dia berkuasa, tapi tak mampu menghilangkan bayang-bayang mantan bos yang dulu mengangkatnya jadi jenderal penuh dan jadi kepala negara,” ujar Henri seperti dilansir RMOL, Minggu (25/10/2026).

Menurut Henri, kendati gaya komunikasi dan kepemimpinan Prabowo memiliki perbedaan yang mencolok dari Jokowi, keduanya masih tampak saling menjaga hubungan lantaran adanya irisan kepentingan. Ia menilai, hubungan kedua tokoh tersebut kini tidak lagi seharmonis di awal masa pemerintahan, namun Prabowo belum mengambil langkah berani untuk memutuskan hubungan secara total atau bersikap konfrontatif.

​

Soroti Isu Moral hingga Warisan Utang

Dalam catatannya, Henri turut menyoroti sikap pemerintah terhadap berbagai isu sensitif yang melibatkan kepemimpinan sebelumnya, seperti polemik ijazah serta dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai berdampak pada legitimasi moral pemerintahan lalu dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

​Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut belum direspons secara tegas oleh Prabowo. “Isu ijazah dan putusan MK yang sangat melemahkan Jokowi-Gibran dari sisi moral pun tidak direspon tegas oleh Prabowo. Seolah hanya jadi catatan dan simpanan peluru yang tidak harus terburu digunakan,” katanya.

​Selain aspek politik, Henri mengingatkan agar publik tidak terkecoh menilai kesuksesan pembangunan hanya berdasarkan wujud fisik infrastruktur semata. Ia menilai, proyek-proyek besar peninggalan masa lalu berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang seiring jatuh tempo pembayaran utang negara.

​“Padahal pembangunan infrastruktur yang ‘nampak sukses’ itu aslinya membawa bom waktu, saat tagihan-tagihan utang harus dibayarkan. Stabilitas politik yang seolah tenang, sejatinya menyimpan jeratan-jeratan politik penyanderaan pada hampir semua partai politik,” ungkapnya.

​Lebih lanjut, ia juga memperingatkan potensi kekecewaan di tengah masyarakat apabila harapan terhadap perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan penegakan tatanan demokrasi yang lebih sehat tidak segera diiringi dengan langkah kepemimpinan yang tegas.

"Mudah-mudahan rakyat bisa bersabar dengan ketidakjelasan dan ketidaktegasan di tengah keadaan sosial ekonomi dan politik negara yang makin memburuk ini,” pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)