Prabowo Ancam Cabut IUP Tambang Mangkrak Dua Tahun

Nusantaraterkini.co, ​JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan instruksi tegas agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak menunjukkan aktivitas operasional nyata selama lebih dari dua tahun.

​Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Grand Ballroom Convention JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

​Kepala Negara menilai bahwa praktik pemberian izin konsesi tambang yang dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun hanya merugikan kepentingan negara dan kerap dijadikan instrumen spekulasi bisnis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut! Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sedang kita tertibkan," tegas Presiden Prabowo Subianto, seperti dilansir RMOL.

Sebagai contoh konkret, Presiden menyoroti proyek strategis di Blok Masela yang telah mangkrak dan tertunda selama 28 tahun tanpa pengerjaan signifikan. Ia mengaku telah mendesak pihak Inpex asal Jepang untuk memberikan kepastian komitmen, di mana pihak investor berjanji mulai merealisasikan kegiatan dalam kurun waktu enam bulan ke depan.

​Ke depan, kata Presiden, pemerintah berkomitmen untuk jauh lebih teliti dan selektif dalam menerbitkan izin konsesi pertambangan. Setiap penerima izin dipastikan harus memiliki kapasitas finansial, kompetensi teknis, serta keseriusan penuh untuk menjalankan kegiatan usaha demi kemakmuran rakyat.

"Karena itu, kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan," tegas Presiden.

 

(Emn/Nusantaraterkini.co)