Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima alokasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) terbesar di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk tahun 2026 senilai Rp2,03 triliun guna membiayai kelanjutan Proyek Strategis Nasional dan infrastruktur dasar di wilayah tersebut.
Berdasarkan data hingga 26 Januari 2026, total alokasi belanja K/L di Sumatera Selatan telah mencapai Rp13,85 triliun, di mana porsi terbesar diarahkan untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan.
Baca Juga : Pulihkan Konektivitas Sumut, Hutama Karya Percepat Perbaikan 103 Titik Jalan Tarutung–Sibolga
Kepala Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto menyampaika jika besaran dana ini berkaitan erat dengan proyek fisik yang sedang berjalan.
Baca Juga : Pemerintah Percepat Pemulihan Jalan dan Air Bersih Pascabencana di Sumbar
“Kalau satuan kerja seperti PU, Polri, anggarannya diberikan untuk kebutuhan dasar dan juga melanjutkan [proyek] dari sebelumnya yang belum selesai. Seperti misalnya PU menjalankan program strategis nasional yang sebelumnya telah disetujui,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).
Prioritas anggaran tersebut mencakup penyelesaian beberapa ruas krusial Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) serta pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten OKU Selatan.
Baca Juga : Gelar Rapat Koordinasi di Aceh, DPR Fokuskan Anggaran Pemulihan Pasca-Bencana, Libatkan Antarlembaga
Proyek-proyek ini dinilai vital untuk memperkuat distribusi barang serta mendukung swasembada pangan daerah.
“Kemudian juga untuk modernisasi jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi beras nasional,“ imbuhnya.
Selain proyek berskala besar, dana tersebut dialokasikan untuk preservasi jalan nasional dan pembangunan jembatan guna menopang arus logistik komoditas utama seperti batu bara, sawit, dan karet.
Sektor sanitasi dan penataan kawasan kumuh di kota-kota besar seperti Palembang, Lubuklinggau, dan Baturaja juga menjadi sasaran pembangunan tahun ini.
“Belum lagi alokasi untuk penataan kawasan perkotaan dan sanitasi seperti sistem penyediaan air minum dan pembangunan fasilitas sanitasi maupun penataan kawasan kumuh di kota besar mencakup Palembang, Lubuk Linggau dan Baturaja,” pungkasnya.
(Tia/Nusantaraterkini.co)
