Parpol Pengusung Diminta Bertanggung Jawab Atas Polemik Ijazah Gibran
Fernando Emas meminta parpol pengusung Prabowo-Gibran bertanggung jawab dan mencari solusi atas polemik ijazah Gibran.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mendesak partai politik yang dahulu mengusung dan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agar tidak lepas tangan dalam menyikapi polemik ijazah yang kembali bergulir di tengah publik.
Menurut Fernando, parpol pendukung semestinya ikut memikul tanggung jawab politik dan aktif mencari solusi atas persoalan administrasi pencalonan, alih-alih membiarkan masalah ini terus berkembang tanpa penyelesaian konkret.
Ia menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) tidak secara otomatis membuat Gibran harus kehilangan jabatan sebagai wakil presiden. Putusan tersebut juga belum menjadi alasan kuat untuk mendesak Gibran mengundurkan diri.
Fernando mengatakan, apabila persyaratan administrasi pencalonan Gibran dipersoalkan, maka kelengkapan administrasi pasangan Prabowo-Gibran seharusnya turut diperiksa karena keduanya maju dalam satu paket pencalonan.
"Sehingga sangat diskriminatif dan tendensius kalau hanya mendesak Gibran mundur atas putusan MA tanpa meminta Prabowo juga mundur," ujar Fernando kepada Nusantaraterkini.co, Sabtu (31/10/2026).
Ia menilai, partai politik pengusung seharusnya menunjukkan tanggung jawab politik atas pasangan yang mereka usung. Jangan sampai ketika muncul persoalan, partai-partai tersebut justru tidak mengambil langkah konkret untuk memberikan penyelesaian.
Fernando juga mengingatkan, polemik ijazah yang terus berlarut-larut berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional.
Karena itu, ia berharap Prabowo Subianto dan partai-partai pendukung pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mengakhiri persoalan tersebut.
Lebih lanjut, Fernando mendorong partai politik koalisi pemerintah segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu, khususnya ketentuan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Menurutnya, aturan tersebut perlu diperjelas agar tidak kembali menimbulkan polemik serupa di kemudian hari.
"Apalagi Prabowo juga menempuh pendidikan di luar negeri yang sangat mungkin juga akan dipersoalkan sesudah Gibran," tegasnya.
Fernando berharap partai politik pendukung pemerintah tidak hanya mengambil keuntungan politik dari pencalonan Prabowo-Gibran.
"Tetapi juga bersedia memikul tanggung jawab politik ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan pasangan yang mereka usung," pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
OLAHRAGAJelang Duel Kontra Chelsea, Michael Carrick Tuntut Skuad MU Tetap Pede
Rozie Winata·21 menit yang lalu -
PERISTIWAKarhutla Merauke, Kepala BNPB Minta Pengawasan dan Pencegahan Diperketat
Rozie Winata·40 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDituduh Merekam, Sekelompok Pemuda di Kawasan Basis Narkoba Bajigur Aniaya Warga hingga Berdarah
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
EKONOMIKasus Peretasan Binance Rp114 Triliun, Pengamat Ingatkan Risiko Ancaman Pasar Kripto Nasional
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NEWSTerkejut Putusan MA, Ahmad Doli Kurnia: Putusan Hukum Harus Dihormati
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
PENDIDIKAN2.717 Guru dan Operator PPPK Paruh Waktu Deliserdang Terima Tambahan Penghasilan Rp500 Ribu per Bulan
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
-
SUMSELPemutihan Pajak Berakhir Hari Ini, Samsat Buka hingga Tengah Malam
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
EKONOMIHarga Emas Antam Turun Rp20 Ribu ke Rp2.526.000 Per Gram, Harga Jual Terjun Bebas
Rozie Winata·4 jam yang lalu -
SUMSELProyek Land4Lives Rampung, ICRAF Serahkan Rencana Iklim ke Pemprov
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan