Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Parpol Pengusung Diminta Bertanggung Jawab Atas Polemik Ijazah Gibran

Fernando Emas meminta parpol pengusung Prabowo-Gibran bertanggung jawab dan mencari solusi atas polemik ijazah Gibran.

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyoroti tanggung jawab partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam menyikapi polemik ijazah yang terus bergulir, Sabtu (31/10/2026). (foto: istimewa)
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyoroti tanggung jawab partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam menyikapi polemik ijazah yang terus bergulir, Sabtu (31/10/2026). (foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mendesak partai politik yang dahulu mengusung dan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agar tidak lepas tangan dalam menyikapi polemik ijazah yang kembali bergulir di tengah publik.

​Menurut Fernando, parpol pendukung semestinya ikut memikul tanggung jawab politik dan aktif mencari solusi atas persoalan administrasi pencalonan, alih-alih membiarkan masalah ini terus berkembang tanpa penyelesaian konkret.

Ia menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) tidak secara otomatis membuat Gibran harus kehilangan jabatan sebagai wakil presiden. Putusan tersebut juga belum menjadi alasan kuat untuk mendesak Gibran mengundurkan diri.

Fernando mengatakan, apabila persyaratan administrasi pencalonan Gibran dipersoalkan, maka kelengkapan administrasi pasangan Prabowo-Gibran seharusnya turut diperiksa karena keduanya maju dalam satu paket pencalonan.

"Sehingga sangat diskriminatif dan tendensius kalau hanya mendesak Gibran mundur atas tanpa meminta Prabowo juga mundur," ujar Fernando kepada Nusantaraterkini.co, Sabtu (31/10/2026).

Ia menilai, partai politik pengusung seharusnya menunjukkan tanggung jawab politik atas pasangan yang mereka usung. Jangan sampai ketika muncul persoalan, partai-partai tersebut justru tidak mengambil langkah konkret untuk memberikan penyelesaian.

Fernando juga mengingatkan, polemik ijazah yang terus berlarut-larut berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. 

Karena itu, ia berharap Prabowo Subianto dan partai-partai pendukung pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mengakhiri persoalan tersebut.

Lebih lanjut, Fernando mendorong partai politik koalisi pemerintah segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu, khususnya ketentuan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Menurutnya, aturan tersebut perlu diperjelas agar tidak kembali menimbulkan polemik serupa di kemudian hari.

"Apalagi Prabowo juga menempuh pendidikan di luar negeri yang sangat mungkin juga akan dipersoalkan sesudah Gibran," tegasnya.

Fernando berharap partai politik pendukung pemerintah tidak hanya mengambil keuntungan politik dari pencalonan Prabowo-Gibran.

"Tetapi juga bersedia memikul tanggung jawab politik ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan pasangan yang mereka usung," pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait