Din Syamsuddin Desak Prabowo Ambil Sikap Tegas Soal Gibran

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr M Din Syamsuddin, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas guna menyikapi dinamika hukum terbaru terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

​Desakan ini mencuat usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 serta putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA Gibran tidak sah.

​“Sebagai warga negara yang baik dan taat konstitusi kita semua harus menerima keputusan dua lembaga penegak hukum itu,” kata Din seperti dilansir RMOL, Sabtu (31/10/2026).

Sebagai salah satu pemrakarsa Seruan 150 Profesor agar Gibran mundur, Din menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menjadi bom waktu bagi stabilitas nasional. Ia mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI segera mengambil langkah politik sesuai kewenangan konstitusional, termasuk mendorong fraksi-fraksi partai politik membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan.

​“Masalah ini jika dibiarkan dan didiamkan akan menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu. Maka wis wayahe Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas demi tegaknya konstitusi dan marwah bangsa dan negara yang berdasarkan hukum,” tegasnya.

Meski demikian, Din berpandangan opsi paling etis, elegan, dan damai adalah kesadaran dari Gibran Rakabuming Raka sendiri untuk meletakkan jabatannya secara sukarela.

​“Namun solusi terbaik yang bersifat etis, elegan, dan damai adalah Gibran Rakabuming dengan kesadaran mengundurkan diri. Jangan bertahan dan mempertahankan diri dari kesalahan yang kasat mata,” ujar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut.

Ia mengajak masyarakat bersama-sama mengawal konstitusi dan menjadikannya landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kepada rakyat warga negara mari kita bersama-sama mengawal konstitusi dan menegakkannya sebagai ruh dalam kehidupan berbangsa bernegara,” pungkasnya.

​

(Emn/Nusantaraterkini.co)