Proyek Land4Lives Rampung, ICRAF Serahkan Rencana Iklim ke Pemprov

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi menerima laporan capaian serta sejumlah dokumen perencanaan hasil proyek Land4Lives dari ICRAF Indonesia (Landscape Alliance) guna memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi perubahan iklim.

“Jangan sampai proyek selesai, capaiannya selesai juga,” tegas Plt Kepala Bappeda Sumsel, Dody Eko Prasetyo dalam keterangan yang diterima, Sabtu (31/10/2026).

Penyerahan dokumen ini menandai berakhirnya lima tahun pelaksanaan proyek Land4Lives di Sumatera Selatan sejak 2021 yang mendampingi pemerintah daerah melalui pelatihan, riset tapak, hingga penyusunan kebijakan iklim.

Dokumen utama yang diserahkan meliputi Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumsel 2025–2045, Rencana Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Banyuasin, serta Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Lalan Mendis.

Plt Kepala Bappeda Sumsel Dody Eko Prasetyo menegaskan bahwa Pemprov Sumsel berkomitmen untuk melanjutkan berbagai inisiatif dan praktik baik tersebut ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Ia menambahkan, pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan harus menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan secara terpadu.

“Dalam hal ini Land4Lives sudah memberikan kontribusi penting, yaitu riset dan kegiatan di tingkat tapak yang dikaitkan dengan kebijakan di tingkat daerah,” ujar Dody Eko Prasetyo.

Land4Lives dilaksanakan oleh ICRAF Indonesia atas dukungan Global Affairs Canada dan arahan Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas dengan melibatkan Pemprov Sumsel, Pemkab Banyuasin, KPH Lalan Mendis, dan Konsorsium HaKI.

Selama lima tahun, proyek ini berhasil mengintegrasikan indikator adaptasi iklim dan peka gender ke dalam lima dokumen daerah: RTRW 2024–2044, RPJPD 2025–2045, RPJMD 2025–2029, RAD-KSB 2022–2024, dan RPPEG Provinsi 2024–2053.

Selain itu, Land4Lives mendampingi penyusunan studi kelayakan pembayaran berbasis hasil REDD+ dari Green Climate Fund (GCF) dengan alokasi Rp10,8 miliar bagi 41 kelompok masyarakat di Sumsel.

Pada penguatan bentang lahan gambut yang mencakup hampir seperempat wilayah provinsi, proyek ini mendukung RPPEG Banyuasin, rencana pengelolaan KHG Sungai Saleh–Sungai Sugihan, serta pembentukan Forum Kolaborasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Banyuasin.

Direktur ICRAF Indonesia, Andree Ekadinata mengingatkan, kelestarian bentang lahan Sumatera Selatan merupakan benteng utama daya tahan daerah menghadapi krisis iklim.

“Bila bentang lahan ini rusak, makin lemah kemampuan untuk menghadapi tantangan iklim di masa depan,” katanya.

Di tingkat masyarakat Banyuasin dan Musi Banyuasin, sebanyak 660 warga 62 persen di antaranya perempuan telah mengikuti pelatihan pertanian cerdas iklim yang terhimpun dalam 6 Tapak Percontohan Pertanian Cerdas Iklim oleh 120 petani pelopor dan direplikasi ke 24 desa.

Warga desa dampingan juga mengelola 21 kebun pangan komunal dan 347 kebun pekarangan keluarga untuk mendukung ketahanan pangan lokal.

Dari sisi payung hukum, Kurikulum Muatan Lokal "Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim" SMA/SMK/SLB telah disahkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 822/KPTS/DISDIK/2025 dan disosialisasikan ke 500 sekolah.

Sementara Desa Pelaju menerbitkan Perdes Nomor 13 Tahun 2025 tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Dalam acara ini, panduan dan operasional Sistem Informasi Akses Lahan Perhutanan Sosial (SiALAM) turut diserahterimakan kepada Dinas Kehutanan Sumsel pada server mandiri milik pemprov.

Pihak Land4Lives merekomendasikan agar Pemprov Sumsel segera menetapkan unit pengelola SiALAM, memasukkan pendekatan ekonomi hijau ke RKPD, serta mengalokasikan APBDes untuk memelihara kebun pangan desa.

Acara penyerahan ini menjadi penutup rangkaian proyek Land4Lives tingkat provinsi setelah sebelumnya menggelar konferensi ilmiah Simpul Pangan Nusantara di Palembang.

Seluruh pembelajaran dari Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur selanjutnya akan dibawa ke tingkat nasional pada Desember mendatang sebagai bahan masukan strategi iklim Indonesia.

“Bila bentang lahan ini rusak, makin lemah kemampuan untuk menghadapi tantangan iklim di masa depan,” pungkasnya. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)