Karhutla Merauke, Kepala BNPB Minta Pengawasan dan Pencegahan Diperketat

Nusantaraterkini.co, PAPUA SELATAN - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi meminta pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Papua Selatan.

Pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, edukasi masyarakat, serta optimalisasi personel dan peralatan pemadaman menjadi langkah prioritas untuk mencegah kebakaran kembali meluas.

Arahan tersebut disampaikan Kristomei saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla dan kekeringan di Provinsi Papua Selatan di Kantor Bupati Merauke Jumat (30/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Kristomei secara khusus menyoroti Kabupaten Merauke yang menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap kejadian karhutla di provinsi tersebut, terutama pada klaster Jago Merah-Tanah Miring.

Berdasarkan analisis data geospasial menggunakan citra satelit Sentinel-2 dan MODIS, Kabupaten Merauke menyumbang 90 persen titik panas, 96 persen luas kebakaran, dan 97 persen area kebakaran yang belum padam di Provinsi Papua Selatan.

Sementara itu, berdasarkan data per 30 Oktober 2026, Papua Selatan berada pada peringkat kedelapan dari 38 provinsi untuk jumlah titik panas, tetapi menempati peringkat kedua berdasarkan luas kebakaran.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah klaster Jago Merah-Tanah Miring yang mencakup empat wilayah, yakni Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga.

Dari total 502 hektare area kebakaran yang belum padam di Papua Selatan per 29 Oktober, sekitar 250 hektare atau hampir separuhnya berada di klaster tersebut. Klaster ini juga menyumbang 36 persen titik panas provinsi berdasarkan data per 30 Oktober.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa proporsi area kebakaran yang belum padam di klaster Jago Merah-Tanah Miring relatif lebih besar dibandingkan kontribusinya terhadap jumlah titik panas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebakaran di wilayah tersebut cenderung lebih sulit dipadamkan sehingga memerlukan perhatian dan penanganan lebih intensif.

“Angka-angka ini memiliki implikasi langsung. Hampir seluruh persoalan karhutla di Papua Selatan terjadi di Kabupaten Merauke. Karena itu, ketika kita berbicara tentang pengendalian karhutla di tingkat provinsi, maka penguatan penanganan di Kabupaten Merauke menjadi hal yang sangat penting,” ujar Kristomei dalam keterangan dikutip, Sabtu (31/10/2026). 

Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze menjelaskan, karhutla di wilayahnya dipicu oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino menyebabkan lahan semakin kering.

Pada ekosistem savana, serasah daun dan ranting yang mengering menjadi material yang mudah terbakar sehingga api lebih mudah muncul dan menyebar.

Selain faktor alam, praktik pembukaan lahan pertanian maupun area berburu dengan cara dibakar masih ditemukan di masyarakat. Kelalaian seperti membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok di kawasan lahan kering juga berpotensi menjadi pemicu kebakaran.

“Selain cuaca, beberapa faktor karhutla di Merauke memang ada indikasi disengaja karena pembukaan lahan,” jelas Yoseph.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala BNPB menekankan, penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan dan pencegahan pembakaran harus diperkuat agar tidak muncul sumber api baru.

Ia meminta aparat penegak hukum dan aparatur kewilayahan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, sekaligus menelusuri faktor penyebab kebakaran. Hal ini diperlukan untuk memastikan apakah kebakaran dipicu faktor alam, kelalaian, atau aktivitas pembakaran yang disengaja untuk membuka lahan.

Kepala BNPB juga meminta pemerintah daerah melibatkan tokoh masyarakat, lingkungan sekolah, dan gereja untuk memperluas edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan.

Upaya ini penting mengingat dampak karhutla tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Dalam rapat tersebut disampaikan adanya warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap kebakaran.

“Penanganan karhutla ini tidak bisa kita kerjakan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, dan pihak swasta harus bergerak bersama. Silakan pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Korem untuk memperkuat penanganan di lapangan,” ujarnya.

(zie/nusantaraterkini.co)