Masyarakat Diminta Tetap Patuh Bayar Pajak, Pengamat: Apakah DPR Sudah Dengarkan Tuntutan Rakyat?

Nusantaraterkini.co, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Misbhakun meminta masyarakat tetap patuh membayar pajak, meskipun belakangan muncul aksi protes besar-besaran di sejumlah daerah terkait penggunaan uang negara untuk pejabat maupun kebijakan lain.

Pengamat Politik Fernando Emas justru mempertanyakan balik apakah DPR RI selama ini sudah mendengarkan tuntutan serta aspirasi rakyat terutama soal jeritan rakyat meminta agar persoalan-persoalan seperti tunjangan dan lain-lain dihapuskan.

Baca Juga : Dorong RUU Perampasan Aset Pakai Perppu, Formappi: DPR Menjadi Parasit!

"Jadi, kalau Misbahkun meminta kepada masyarakat taat membayar pajak. Saya juga meminta pejabat negara termasuk Misbahkun beserta anggota DPR agar tetap juga taat apa yang diminta masyarakat," kata Fernando, Kamis (4/9/2025).

Fernando berpendapat, DPR RI harusnya mendengarkan aspirasi dan keinginan rakyat, jangan manfaatkan pajak yang dibayarkan oleh jeri payah serta kerja keras masyarkat dinikmati seenaknya oleh pejabat negara.

Memang, sambung Fernando seperti apa disampaikan Misbhakun ada banyak orang memanfaatkan gaji apa yang dibayarkan masyarakat melalui pajak.

Tetapi pajak itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia. 

Bukan hanya untuk memberikan fasilitas mewah untuk berfoya-foya pejabat negara terutama anggota DPR.

"Jadi, imbauan tersebut harusnya diarahkan kepada seluruh pejabat negara terutama anggota DPR supaya mereka ini memiliki empati. Jangan hanya masyarakat dituntut empatinya, tetapi pejabat negara yang selalu kurang berempati serta kurang rasa peduli kepada masyarakat harusnya ada imbauan dan ajak supaya seluruh anggota DPR lebih bisa mendengar aspirasi dan kepentingan masyarakat," ujarnya.

Karena bagaimanapun juga mereka ada di DPR karena representasi dari masyarakat, jadi bos mereka adalah rakyat.

Karena itu, dengarkan aspirasi dan keinginan rakyat, jangan manfaatkan pajak yang dibayarkan oleh jeri payah serta kerja keras masyarkat dinikmati seenaknya oleh pejabat negara.

Baca Juga : Prabowo Sebut Ada Indikasi Makar dalam Demonstrasi Rusuh, Pengamat Mendukung dan Ingatkan Jangan Mau Diadu Domba

"Seharusnya para anggota DPR harus menjadi garda terdepan mendengar aspirasi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bagaimana mereka (anggota DPR) bisa duduk disana bukan karena uang mereka ataupun apa yang mereka miliki," tutur Fernando.

Jadi, selama anggota DPR menerima fasilitas pajak mereka dibayari oleh negara, Fernando berharap juga khususnya kepada Komisi XI agar Pajak Penghasilan Mereka (PPH) dibayarkan sendiri olehnya dan bukan negara. 

"Karena mereka sudah menerima gaji besar dan harusnya penghasilan mereka dipotong untuk membayar pajak."Jangan masyarakat kecil rela dituntut membayarkan pajaknya, tetapi mereka (anggota DPR) sudah berpenghasilan besar dan pejabat lainnya tapi mereka tidak mau menyisihkan sebagian membayar pajak. Malahan mereka menuntut lagi pajaknya dibayarkan negara," tegasnya.

Ia pun menekankan dari masalah ini hendaknya jadi pembelajaran bagi seluruh penjabat negara khususnya Komisi XI DPR agar mereka coba memikirkan cara-caranya lebih kreatif lagi untuk bagaimana meningkatkan pendapatan negara bukan hanya melalui pajak.

Jangan hanya masyarakat kecil saja pendapatan dan pengeluaran mereka agar bisa menjadi pemasukkan negara. 

Baca Juga : Hanya 8 Jam Lawatan di Beijing, Presiden Prabowo Sudah Tiba Lagi di Jakarta

Tetapi, mereka yang duduk di Komisi XI DPR harusnya lebih tau serta cerdas mencari sumber-sumber pendapatan negara bukan hanya sesuatu yang sudah ada.

"Jadi saya harap, semua pejabat negara khususnya Komisi XI DPR belakangan mendapat sorotan dan kritikan dari masyarakat bisa mereformasi diri mereka serta insitutsi supaya baik kedepannya," tandasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)