DPR dan Pemerintah Pastikan Pilpres Tetap Langsung, RUU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2026. 

Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pertemuan terbatas antara DPR dan pemerintah pada hari ini membahas dua hal utama, yakni Undang-Undang Pemilu dan isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah.

“Sudah disepakati bersama bahwa dalam Prolegnas tahun ini tidak terdapat agenda pembahasan RUU Pilkada. Sampai saat ini di DPR juga belum ada rencana untuk membahas perubahan sistem pemilihan kepala daerah, termasuk wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD,” ujar Dasco saat jumpa pers kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (19/1/2026).

Baca Juga : DPR Ingatkan Risiko Moral Hazard, Dukung Presiden Tak Pangkas TKD Daerah Bencana

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menegaskan, berbagai isu yang berkembang di luar terkait perubahan sistem Pilkada perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Disisi lain, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan, fokus utama DPR dan pemerintah saat ini adalah revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Komisi II DPR RI mendapat mandat dalam Prolegnas 2026 untuk menyiapkan naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” jelas Rifqi.

Politikus NasDem ini menambahkan bahwa UU Pemilu saat ini hanya mengatur dua rezim pemilu, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Baca Juga : Pesawat ATR Yogyakarta–Makassar Hilang Kontak, DPR Tegaskan Negara Tak Boleh Lamban

Terkait Pilpres, Rifqi menegaskan bahwa tidak ada satu pun keinginan politik, baik dari DPR maupun pemerintah, untuk mengubah sistem pemilihan presiden dari pemilihan langsung oleh rakyat.

“Kami sepakat bahwa pemilihan presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. Norma tersebut merupakan domain Undang-Undang Dasar dan tidak ada niat sedikit pun untuk menggeser sistem tersebut,” tegas legislator dapil Kalsel ini.

Rifqi juga menyampaikan bahwa mulai Januari 2026, Komisi II DPR RI akan membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan kepemiluan dan demokrasi untuk memberikan masukan terkait desain dan model pemilu ke depan.

“Kami memastikan meaningful participation dalam proses revisi UU Pemilu dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, serta seluruh elemen terkait,” ujarnya.

Baca Juga : DPR Desak Operasi SAR Total, Insiden ATR IAT Jadi Alarm Keras Keselamatan Penerbangan

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menambahkan, Pemerintah akan terus melakukan koordinasi rutin dengan DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang Pemilu. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik masing-masing.

“Kami memahami adanya perbedaan pandangan antarpartai politik, namun kepentingan masyarakat dan demokrasi tetap menjadi prioritas utama,” kata Prasetyo.

Sebagai kesimpulan, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR dan pemerintah menegaskan tiga hal utama: pertama, tidak ada pembahasan RUU Pilkada; kedua, DPR fokus pada revisi UU Pemilu; dan ketiga, dalam revisi tersebut, pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

(cw1/nusantaraterkini.co)