Dorong RUU Perampasan Aset Pakai Perppu, Formappi: DPR Menjadi Parasit!

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat DPR RI mendorong Presiden Prabowo menerbitkan Perppu Perampasan Aset jika RUU Perampasan Aset ini masih belum jalan.

Sebab, DPR memandang jika RUU Perampasan Aset ini memang sangat urgensi tidak ada salahnya Presiden menerbitkan Perppu sebagai penganti UU Perampasan Aset agar persoalan korupsi saat ini bisa dijalankan dengan baik.

Menanggapi hal itu, Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan Perppu itu hak prerogatif Presiden untuk menanggapi situasi yang mendesak.

Sebab, Presiden yang mesti berinisiatif dan mempertimbangkan perlu atau tidaknya, urgen atau tidaknya situasi hingga layak dibuatkan Perppu.

"Karena merupakan hak prerogatif Presiden, Perppu tak seharusnya diusulkan oleh DPR," ujar Lucius, Kamiis (4/9/2025). 

DPR itu, menurut Lucius punya mekanisme sendiri untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat melalui fungsi legislasi.

Karena itu, bicara soal perampasan aset, kan seharusnya DPR mengetahui atau memahami kebutuhan masyarakat terkait pemberantasan korupsi, yang salah satunya bisa diupayakan melalui Perampasan Aset.

"Pertanyaannya, kemana DPR kita ini sehingga lalai membaca kebutuhan masyarakat soal perampasan Aset? Sudah cukup lama rencana RUU Perampasan Aset disuarakan, bahkan sampai masuk dalam daftar RUU Prioritas. Akan tetapi DPR tak merespons, malah menyerahkan tanggungjawab ke pemerintah," kata Lucius heran.

Lucius berpendapat, tanggungjawab utama pembentukan legislasi itu ada di DPR. Pemerintah itu hanya sebagai pihak yang turut serta membahas bersama dengan DPR. Kalau DPR merupakan penanggungjawab utama, seharusnya merekalah yang mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset. 

Namun, faktanya DPR seolah-olah tak berdaya, tak punya inisiatif, tak punya kemauan untuk membahas RUU Perampasan Aset itu. Banyak alasan dilontarkan untuk membenarkan pengabaian mereka akan desakan pembahasan RUU Perampasan Aset. Mulai dari tunggu perintah parpol, tunggu pemerintah, dan lain-lain.

Jadi, Lucius berpandangan, DPR nampak tak punya kendali pada proses pembentukan legislasi, sesuatu yang seharusnya menyimpang dari kewenangan DPR sebagai pembentuk legislasi. 

Ketiadaan kendali pada lembaga mereka sendiri nampaknya juga terlihat Dalam munculnya dorongan kepada Presiden untuk mengeluarkan Perppu.

"Saya kira sih DPR benar-benar menjadi tak berguna ketika yang seharusnya menjadi kewenangan mereka malah dialihkan ke pihak lain. Dan DPR menjadi parasit. Tergantung penuh pada pihak lain seperti Pemerintah dan Parpol," tuturnya.

Oleh karena itu, Lucius menilai, jadi sia-sia punya kewenangan legislasi jika DPR justru bersandar penuh pada perintah atau permintaan pihak lain.

Apalagi, desakan untuk membahas RUU Perampasan Aset yang disampaikan masyarakat saat ini seharusnya menjadi momentum bagi DPR untuk mengambil kendali penuh pada proses pembentukan legislasi. 

Dengan dukungan dari rakyat, DPR bisa melawan kendali parpol yang menghambat selama ini. Dukungan publik bisa menjadi kekuatan bagi DPR untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama ini.

"Karena itu RUU Perampasan Aset harus segera dibahas, bukan malah meminta Presiden mengeluarkan Perppu. Itu DPR yang sangat lemah. DPR yang tak bisa diandalkan," tegas Lucus.

Terakhir Lucius menegaskan, Perppu bukan cara terbaik membuat UU karena tak ada ruang partisipasi bermakna. Perppu adalah alat Presiden yang mestinya tak diharapkan untuk digunakannya. Perppu bisa menjadi alat kekuasaan yang merugikan masyarakat.

"DPR harusnya bisa mencegah Presiden mengeluarkan Perppu, bukan justru mendorongnya," tandasnya.

Tunggu KUHAP Selesai

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan menegaskan, RUU Perampasan Aset akan dibahas setelah revisi KUHAP rampung.

"Tadi sudah disampaikan UU Perampasan Aset itu terkait UU yang terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sampaikan tinggal menunggu KUHAP selesai kita akan bahas UU Perampasan Aset karena itu saling terkait," kata Dasco.

"Nah ini UU KUHAP-nya masih menerima partisipasi publik," kata Dasco.

Dasco menyebut pimpinan DPR telah memberikan arahan agar proses RKUHAP segera dituntaskan oleh Komisi III. Dasco berharap RKUHAP bisa rampung di masa sidang ini.

"Tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi III bahwa sudah ada batas limit yang musti kita selesaikan karena partisipasi publiknya sudah banyak dan sudah cukup lama," kata Dasco.

"Mudah-mudahan sebelum akhir masa sidang ini untuk KUHAP sudah dapat diselesaikan sehingga kita bisa langsung masuk ke pembahasan RUU Perampasan Aset," sambungnya. 

Dorong Perppu Perampasan Aset

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Di sisi lain, Benny mendorong Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset."

Ya, ada urgensi (pengesahan RUU Perampasan Aset). Itu kan bagian dari agenda pemberantasan korupsi, dan kalau presiden memang serius, ya, bikin Perppu. Apakah akan didukung oleh dewan? Saya yakin akan didukung karena mayoritas DPR ini mendukung Presiden Prabowo," kata Benny.

Benny menilai aturan terkait perampasan aset punya urgensi saat ini. Menurutnya, aturan itu menjadi kebutuhan hukum bagi pemerintah memberantas korupsi.

"Tinggal beliau mau atau tidak? Ya kan? Kalau saya Presiden Prabowo, segera untuk, ya mewujudkan janjinya itu, bukan semata-mata untuk mewujudkan janji kampanyenya, tapi itu memang kebutuhan hukum yang menjadi prioritas bangsa dan negara kita saat ini," imbuhnya.

Benny mengatakan Partai Demokrat sudah lama mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Dia menyebut sikap itu sudah dilakukan sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Mendukung RUU Perampasan Aset itu segera dibahas untuk diundangkan menjadi undang-undang, sejak zaman Presiden Jokowi. Bahkan, kami waktu itu mendesak kalau memang Presiden Jokowi mempunyai political will yang kuat untuk memberantas korupsi, meloloskan UU Perampasan Aset, maka dia bisa bentuk Perppu," katanya.

Benny mengatakan, jika Perppu terkait perampasan itu tak terealisasi, presiden bisa mendorong partai politik yang mendukungnya mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. 

Namun, dia mengungkit hal itu tak dilakukan Jokowi hingga masa jabatannya berakhir sebagai presiden.

"Tapi, sampai dengan masa jabatannya berakhir kan, dua desakan kita ini nggak terwujud," ungkap Benny. 

(cw1/nusantaraterkini.co)