KPK Wajib Periksa Bobby soal OTT Topan Ginting, Ahli Hukum: Perluas Penyidikan Telusuri Penyimpangan Kekuasaan Kelompok
Korupsi itu integratif, cenderung menghubungkan orang dengan kekuasan tertentu atau kelompok tertentu misal pola kelompok penyumbang kampanye atau tim
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ahli Hukum sekaligus Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa semua pihak yang diduga terlibat pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kadis PUPR Topan Ginting sebagai tersangka kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut) termasuk KPK perlu segera memanggil dan memeriksa Gubernur Bobby Nasution,
"Keterangan maupun pemeriksaan terhadap Bobby Nasution sangat penting karena jabatannya sebagai Gubernur yang memiliki irisan birokrasi langsung dengan Kepala Dinas," ujar Azmi kepada wartawan, Rabu (2/7/2025).
Baca Juga: Disebut Jadi Markas “Bos-Bos”, Rumah Eks Tempat Latihan Satpam di Medan Digeledah KPK
Azmi menuturkan sebagai Gubernur, Bobby Nasution pasti memiliki tugas dan wewenang dan bertanggungjawab atas hierarki sentral atas kebijakan serta sebagai pemegang kendali pengawasan kinerja maupun pembinaan langsung pada kepala dinas sehingga sudah pasti memiliki pengetahuan dan informasi terkait proyek yang ditangani oleh kepala finas tersebut.
Lebih lanjut Azmi menjelaskan, karakteristik korupsi itu jarang sekali bisa dilakukan secara individual, korupsi itu integratif, cenderung menghubungkan orang dengan kekuasan tertentu atau kelompok tertentu misal pola kelompok penyumbang kampanye atau tim sukses tertentu yang menjadi bagian peta jalan elit perpolitikan karenanya perluasan penyidikan perlu dilakukan oleh KPK untuk melihat apakah ada turut serta relasi penyimpangan kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu dikaitkan dengan keadaan maupun keterlibatan Gubernur Bobby Nasution dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jalan tersebut.
Termasuk apakah ada perintah dari Gubernur Bobby Nasution yang bertentangan dengan hukum, maupun adakah pihak- pihak yang diuntungkan atas arahan atau perintah Gubernur.
Baca Juga: Buka Suara soal OTT, Gubsu Bobby Nasution Menyayangkan dan Hargai KPK
"Karenanya, KPK sebaiknya segera memeriksa Bobby Nasution dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Sumut, KPK harus mendeteksi, menelusuri dengan teliti atas keterangan saksi maupun alat bukti lain yang relevan, guna menemukan titik terang atas kerugian negara dalam peristiwa OTT ini," tegasnya.
"Sehingga penanganan serius dan transparan menjadi kunci pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Sumatera Utara termasuk menunjukkan profesionalisme dan independensi KPK dalam memberantas korupsi," sambung Azmi Syahputra.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSAbdul Fickar Desak Dugaan Penyadapan Presiden Diusut Tuntas: Bongkar Aktor di Baliknya!
hendra·19 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKapolri Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Kabareskrim Jadi Komandan
hendra·57 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDemi Judi Online, Karyawan Maskapai Penerbangan Diduga Nekat Gelapkan Uang Perusahaan Rp689 Juta
hendra·1 jam yang lalu -
NEWSDPD Perkuat Perjuangan Aspirasi Daerah melalui Legislasi, Pengawasan dan Dialog Publik
hendra·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPerkelahian Berujung Maut, Cemburu dan Alkohol Picu Penembakan Pratu Ferischal
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPratu Bintang Menangis di Persidangan, Baru Sadar Terdakwa Adalah Seniornya
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NEWSKapolri Luncurkan I-GHAS 24/7, Perkuat Pengawasan Buronan Internasional di Perbatasan
hendra·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOHercules Rosario Sebut Penyadapan terhadap Presiden RI Masuk Tindakan Makar dan Pengkhianat Negara
2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTerdakwa Pengeroyokan Dituntut 2 Tahun, Ketua SPSI Tuding Jaksa Disuap
hendra·2 jam yang lalu -
NASIONALIsu Pengerahan 20 Ribu Prajurit ke Jakarta, Panglima TNI Ungkap 3 Level Siaga, Personel dan Alutsista Disiapkan
hendra·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan