Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Komisi IX DPR mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan ini menyusul terjadinya sejumlah kasus keracunan sejak program tersebut mulai dijalankan pada 6 Januari 2025.
“Program MBG adalah program unggulan Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, kasus keracunan yang sudah terjadi harus dijadikan pelajaran penting. Kami mendesak BGN dan BPOM agar melakukan pengawasan lebih ketat dan menyeluruh, agar tidak ada celah terjadinya kasus yang membahayakan penerima manfaat,” ujar Anggota Komisi IX DPR, Asep Romy Romaya, Kamis (3/7/2025).
Dia mengungkapkan berdasar data BPOM, hingga saat ini tercatat sedikitnya 17 insiden luar biasa kasus keracunan. Kejadian keracunan tersebut tersebar di 10 provinsi.
“Selain juga terjadi kasus lain seperti MBG yang disebar mentah, rendahnya higienitas, hingga distribusi yang lambat,” katanya.
Asep menekankan pentingnya jaminan keamanan dan kualitas pangan dalam program ini. Makanan yang dibagikan harus memenuhi standar gizi seimbang, mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan tubuh.
“BGN dan BPOM perlu memastikan bahwa standar gizi benar-benar diterapkan dalam seluruh proses MBG. Tidak hanya dari sisi kandungan gizi, tetapi juga mutu dan keamanannya mulai dari fortifikasi, pelabelan, pengujian produk, hingga distribusi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat di fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya Komisi IX juga meminta BPOM dan BGN untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam implementasi pengawasan pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019. Selain itu, edukasi terkait keamanan pangan kepada pengelola SPPG serta masyarakat penerima manfaat juga harus diperluas.
“Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, perlu ada sinergi seluruh pihak untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko kesehatan,” pungkas Asep yang juga legislator dapil Jateng ini.
Terus Kawal MBG
Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.
"Sejak awal, BPOM telah berkomitmen untuk melakukan pendampingan secara maksimal. Tentunya, hal ini kami lakukan bersama berbagai kementerian dan lembaga lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami," ungkap Taruna.
Salah satu bentuk dukungan konkret BPOM adalah melalui pembekalan kepada para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Lebih dari 900 trainer telah disiapkan untuk melatih 32 ribu SPPI yang akan dikerahkan ke berbagai wilayah sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan MBG di lapangan.
Dari sisi keamanan pangan, BPOM menyatakan pengawasan dan pemantauan terhadap potensi risiko dilakukan secara aktif, termasuk pemantauan kasus-kasus yang terkait dengan dugaan keracunan MBG.
Baca Juga: Kenaikan Tarif Ojol, Komisi V Ingatkan Kemenhub tak Gegabah
Sebagai bagian dari sinergi lintas sektor, BPOM juga telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional.
"Kami tetap konsisten dan berkomitmen terhadap MoU tersebut, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden yang dalam waktu dekat akan diundangkan," tambah Taruna.
Tak hanya itu, BPOM juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sarana penyedia pangan MBG, termasuk sarana produksi susu pasteurisasi yang menjadi salah satu menu program ini. Pemeriksaan dilakukan di beberapa daerah seperti Bogor, Surabaya, dan Bandung untuk memastikan keamanan dan kualitas produk pangan yang akan dikonsumsi anak-anak penerima manfaat MBG.
Melalui langkah-langkah ini, BPOM berharap dapat memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga aman dan berkualitas bagi seluruh penerima manfaat.
(cw1/nusantaraterkini.co)
