Krisis BBM di Padangsidimpuan, IMM Sumut Kritik dan Desak Evaluasi EGM Patra Niaga Sumbagut
IMM Sumut kritik keras krisis BBM di Padangsidimpuan. Desak evaluasi EGM Pertamina Sumbagut akibat harga meroket
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang berlangsung selama lima hari berturut-turut di Kota Padangsidimpuan memantik desakan keras dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara (Sumut).
Bahkan organisasi ini meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) segera mengevaluasi Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) karena dinilai gagal menjalankan mandat keadilan energi.
Ketua DPD IMM Sumut, Rahmat Taufiq Pardede, menyebut krisis BBM di Padangsidimpuan bukan insiden sesaat, melainkan akumulasi dari kegagalan manajerial dan lemahnya pengawasan distribusi BBM di tingkat regional.
Berdasarkan pantauan dan laporan yang mereka himpun, kelangkaan BBM terjadi sejak lima hari terakhir, terutama jenis Pertalite dan Solar.
Akibatnya, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter di sejumlah SPBU, dengan waktu tunggu mencapai berjam-jam.
Aktivitas ekonomi pun menjadi terganggu, termasuk angkutan umum, bentor, angkutan barang, dan pelaku UMKM. Harga BBM eceran di tingkat masyarakat naik hingga 100 persen, jauh di atas harga resmi.
“Ini bukan lagi soal cuaca atau kendala teknis. Ketika krisis berlangsung berhari-hari, harga melonjak liar, maka ini adalah kegagalan kepemimpinan,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/1/2026).
Menurut Rahmat, Padangsidimpuan bukan wilayah terpencil yang layak diperlakukan sebagai daerah pinggiran dalam distribusi energi. BBM, kata dia, adalah kebutuhan dasar dan bagian dari pelayanan publik, bukan sekadar komoditas bisnis.
“Keadilan energi berarti negara hadir memastikan akses yang adil dan harga yang wajar. Yang terjadi di Padangsidimpuan justru sebaliknya: rakyat antre, harga eceran melonjak, dan pimpinan wilayah tidak terlihat bertanggung jawab,” ujarnya.
IMM Sumut menilai kondisi ini menjadi indikator kuat lemahnya kontrol distribusi BBM, sekaligus membuka ruang bagi dugaan penimbunan dan praktik penyalahgunaan BBM di lapangan.
Lonjakan harga eceran yang tajam dinilai tidak mungkin terjadi tanpa adanya gangguan serius dalam rantai distribusi.
“Dengan kondisi seperti ini, aparat penegak hukum wajib turun tangan. Dugaan penimbunan harus diusut secara terbuka. Negara tidak boleh kalah oleh mafia BBM,” katanya.
Atas dasar itu, IMM Sumut menegaskan pencopotan EGM pertamina-patra-niaga" class="article-tag-link" rel="tag">Pertamina Patra Niaga Sumbagut merupakan langkah minimal yang harus diambil Pertamina pusat sebagai bentuk tanggung jawab institusional.
“Jika krisis energi di daerah dibiarkan tanpa evaluasi dan sanksi, maka kegagalan ini akan terus berulang. Pergantian pimpinan regional adalah konsekuensi logis dari kegagalan menghadirkan keadilan energi,” pungkasnya.
(*/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALPolri Gelar Perkara Kasus Makar dan Penyadapan Usai Geledah Rumah EHS
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
-
NASIONALMenaker Sampaikan Pedoman Penetapan UMP 2027, Begini Hitungannya
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Jakbar Bongkar Laboratorium Gelap Vape Etomidate di Cengkareng
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
KOTA MEDANHari ke-3 Operasi Zebra, 21 Kendaraan Lawan Arus di Jalan Bambu Medan Ditindak
M Aribowo·5 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Langkat Gagalkan Penyelundupan 21 Kilogram Sabu Tujuan Jambi
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
PERISTIWASatu Pekerja Tewas Akibat Ledakan Kilang Minyak PPSDM
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
NEWSIOM dan AJI Kupang Perkuat Pelaporan Migrasi Berbasis Bukti
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
KESEHATANBobby Luncurkan Teknologi Robotik Ortopedi, Minimalisir Warga Berobat ke Luar Negeri
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
