Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam rapat kerja bersama Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Yoyok Riyo Sudibyo secara langsung menyampaikan penilaian terhadap kinerja Kementerian Pariwisata sepanjang 2025 yang menurutnya masih memiliki banyak celah, terutama dalam dampak ekonomi riil bagi pelaku wisata di tingkat bawah.

“Saya sampaikan, Bu, kalau saya boleh menilai dari 100, nilai secara ujian benar semua kan 100, saya menilai Ibu masih 50,” kata Yoyok Riyo Sudibyo dalam rapat evaluasi kinerja tersebut.

Baca Juga : Kominfo Ungkap Starlink Bayar Frekuensi Radio Rp23 Miliar per Tahun

Kritik Kebijakan Pariwisata Belum jadi Mesin Ekonomi

Yoyok Riyo Sudibyo menilai, selama ini sektor pariwisata memang sering diklaim sebagai penyumbang devisa dan penyerap tenaga kerja besar. 

Namun, menurutnya, kebijakan yang dijalankan belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku wisata di lapangan.

Ia menegaskan, kebijakan pariwisata seharusnya mampu menjadi mesin penggerak ekonomi hingga level masyarakat bawah.

Baca Juga : Komisi V Sampaikan Tujuh Catatan untuk Mudik Lebaran

“Cuman kebijakan-kebijakan yang Ibu ambil tahun kemarin itu masih banyak celah dan bolongnya. Saya harapkan ke depan kebijakan pariwisata benar-benar menjadi mesin ekonomi,” ujar Yoyok Riyo Sudibyo seperti dikutip dari laman YouTube milik TribunmedanTV pada Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, penyerapan anggaran harus benar-benar mengalir ke pelaku usaha wisata, bukan hanya habis pada kegiatan internal seperti seminar atau event kementerian.

Soroti Tiket Pesawat Mahal dan Infrastruktur Wisata

Selain itu, Yoyok Riyo Sudibyo juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat yang dinilai menjadi penghambat pertumbuhan wisatawan.

Baca Juga : Perbedaan Jumlah Soal Beserta Nilai Ambang Batas SKD CPNS dan PPPK 2024

Ia menilai Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memiliki posisi strategis untuk berkoordinasi lintas kementerian agar persoalan tersebut bisa diselesaikan.

Yoyok Riyo Sudibyo juga mengkritik kondisi infrastruktur menuju objek wisata yang masih banyak rusak serta fasilitas pendukung yang belum optimal.

“Tiket sekarang mahal banget dan tidak bisa digunakan untuk menunjang pariwisata,” katanya.

Baca Juga : Baleg DPR Harap Pengesahan RUU Desa Picu Akselarasi Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa

Dorong Optimalisasi Polisi Wisata dan Keamanan Destinasi

Dalam rapat tersebut, Yoyok Riyo Sudibyo juga menyinggung pentingnya penguatan aspek keamanan wisata melalui optimalisasi peran polisi wisata.

Ia menilai, sejumlah kecelakaan wisata menunjukkan perlunya pengawasan dan standar keselamatan yang lebih kuat di destinasi wisata nasional.

DPR Ingatkan Anggaran Harus Berdampak Nyata

Baca Juga : Ini Manusia Tertua di Karawang, Usianya Capai 120 Tahun

Yoyok Riyo Sudibyo mengingatkan agar anggaran pariwisata tidak hanya berorientasi pada target angka laporan, tetapi benar-benar berdampak pada masyarakat.

Menurutnya, kebijakan pariwisata ke depan harus berbasis kebutuhan pasar (market driven) dan menyentuh hingga level paling bawah secara detail (granular).

Catatan Kinerja Pariwisata Nasional

Baca Juga : Pulau Kerengge yang Subur Tidak Berpenghuni di Kepulauan Riau Dijual Rp12 Miliar

Di sisi lain, pemerintah mencatat capaian positif sektor pariwisata. Pada 2025, jumlah wisatawan mancanegara tercatat mencapai 15,39 juta, melampaui target pemerintah.

Namun DPR menilai capaian angka tersebut harus diikuti dengan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha wisata di daerah.

(Akb/nusantaraterkini.co)