Wacana MBG Bubar Sebelum Prabowo Berakhir, Pengamat: Perlu UU yang Kuat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menanggapi wacana program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi berhenti sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir.

Menurut Trubus, program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, pelaksanaannya dinilai masih menghadapi berbagai persoalan, terutama karena cakupan program yang cukup luas dan belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang.

“Masalahnya cuma satu, kita tidak tahu,” ujar Trubus saat membahas keberlanjutan program MBG kepada Nusantaraterkini.co, Selasa (18/8/2026).

Ia mengatakan, pemberian makan gratis bagi anak sekolah bukanlah hal baru di berbagai negara. Trubus mencontohkan Finlandia, Jepang, hingga Amerika Serikat yang telah memiliki program pemberian makanan bagi peserta didik dengan mekanisme dan dasar kebijakan masing-masing.

“Kalau memang ini khusus anak sekolah, di seluruh dunia ada. Makan siang gratis itu ada di seluruh dunia, di Jepang, di Amerika sendiri juga ada,” katanya.

Karena itu, Trubus menilai program MBG di Indonesia perlu lebih difokuskan, khususnya pada kelompok sasaran yang memang membutuhkan. Sementara persoalan mengenai prioritas wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menurutnya dapat menjadi pembahasan tersendiri.

“Kalau memang ini khusus anak sekolah, itu saja. Mau miskin atau apa, pokoknya yang membutuhkan. Mau gilir 3T atau apa, itu soal lain,” ujarnya.

Trubus juga menyoroti aspek regulasi program MBG. Ia menyebut aturan yang ada saat ini dinilai belum cukup kuat karena lebih banyak mengatur petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan.

Menurut dia, keberadaan undang-undang khusus MBG penting bukan hanya untuk memberikan dasar penindakan apabila terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan.

“Karena ada undang-undangnya, ada peraturan. Isinya cuma juknis sama juklak. Itu nggak kuat,” katanya.

Ia mencontohkan apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan program, aparat maupun penyelenggara akan menghadapi persoalan mengenai dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan.

“Ketika pemilih SPPG melanggar, itu bisa dibuat apa-apa. Ini tidak ada keberanian untuk menindak karena dasar hukumnya apa,” ujar Trubus.

Menurutnya, apabila program MBG memiliki dasar hukum setingkat undang-undang, ketentuan mengenai kewajiban, larangan, hingga sanksi dapat dibuat lebih jelas. Dengan demikian, para pelaksana akan memiliki kepastian mengenai konsekuensi apabila terjadi pelanggaran.

“Kalau ada undang-undangnya otomatis bisa ditindak,” katanya.

Lebih jauh, Trubus menegaskan bahwa undang-undang tidak semata-mata dibutuhkan untuk menghukum pihak yang melanggar. Regulasi yang kuat juga memiliki fungsi preventif agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal.

“Undang-undang itu bukan berarti hanya untuk menindak mereka yang melanggar. Ada aspek preventifnya, pencegahan,” tuturnya.

Ia menilai kejelasan aturan akan membuat seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Jika pelanggaran tetap terjadi, mekanisme sanksi juga dapat diterapkan berdasarkan ketentuan yang jelas.

Dengan demikian, menurut Trubus, penguatan dasar hukum menjadi salah satu hal penting untuk memastikan program MBG tidak hanya berjalan dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki keberlanjutan dan kepastian dalam pelaksanaannya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)