Demokrat Diminta Tak Lepas Tangan Soal Gibran

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, merespons pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon yang menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres pascaputusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA.

Fernando menilai, sikap sejumlah kader Partai Demokrat yang terus mempersoalkan status ijazah Gibran dan mendorong pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden justru menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kepentingan politik di balik polemik tersebut.

Menurut Fernando, Partai Demokrat seharusnya ikut bertanggung jawab atas pencalonan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Sebab, Demokrat merupakan salah satu partai politik yang turut mengusung dan mendaftarkan pasangan tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Partai Demokrat jangan seolah-olah ingin mengambil keuntungan dari polemik ijazah Gibran, sementara melepaskan tanggung jawabnya sebagai salah satu partai pengusung pada pilpres yang lalu," ujar Fernando kepada Nusantaraterkini.co, Selasa (3/11/2026).

Ia juga menyoroti keterkaitan Denny Indrayana dengan Partai Demokrat. Fernando menyebut Denny pernah menjadi calon gubernur Kalimantan Selatan dan calon anggota legislatif dari partai berlambang bintang mercy tersebut.

Atas dasar itu, Fernando menilai perlu ada penjelasan mengenai dugaan keterkaitan antara gerakan yang dipelopori Denny dalam mempersoalkan ijazah Gibran dengan sikap politik sejumlah kader Demokrat.

Ia bahkan menduga terdapat kepentingan politik tertentu di balik dorongan agar Gibran meninggalkan kursi wakil presiden. Namun, dugaan tersebut merupakan pandangan Fernando yang belum disertai bukti mengenai keterlibatan elite Demokrat dalam gerakan tersebut.

Lebih lanjut, Fernando meminta Partai Demokrat dan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak menjadikan polemik ijazah Gibran sebagai momentum untuk membuka peluang pergantian posisi wakil presiden.

Menurutnya, dinamika politik menjelang Pilpres 2024 juga perlu menjadi perhatian. Ia mengingatkan bahwa Partai Demokrat baru bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran setelah sebelumnya tidak jadi berpasangan dengan Anies Baswedan dalam kontestasi pilpres.

Fernando juga menyinggung nama AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam konteks dugaan adanya kepentingan politik di balik polemik tersebut.

"Saya melihat ujung perjuangan untuk merebut kursi wapres tidak akan sesuai harapan AHY dan kader Partai Demokrat," tegasnya.

Fernando menilai polemik mengenai persyaratan ijazah Gibran seharusnya ditempatkan dalam koridor hukum dan konstitusi, bukan dimanfaatkan sebagai ruang untuk membangun spekulasi mengenai perebutan jabatan politik. 

(LS/Nusantaraterkini.co)