Polisi Bersama Masyarakat ala Kapolda Sumsel, Duduk Bersama Pendemo

Nusantaraterkini.co, ADA kalanya sebuah tindakan sederhana menyampaikan pesan yang lebih kuat ketimbang pidato panjang. Seorang pejabat kepolisian yang bersedia turun menemui massa aksi, lalu duduk bersama mereka di jalan, menunjukkan bahwa komunikasi tidak harus selalu berlangsung di balik meja, di ruang berpendingin udara, atau melalui pernyataan resmi.

Itulah makna yang dapat dibaca dari langkah Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Rony Samtana saat menemui peserta aksi solidaritas pers di depan Mapolda Sumsel, Kamis (15/10/2026). Seolah apa yang dilakukan Kapolda Sumsel sebagai implementasi jargon Polri "Polisi Bersama Masyarakat".

Aksi tersebut digelar Koalisi Pers Sumsel sebagai respons atas kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan. Dalam aksi tersebut, terlihat orang nomor satu di Polda Sumsel ini menemui massa dan menyampaikan perkembangan penanganan perkara serta rencana evaluasi menyeluruh atas insiden yang terjadi sebelumnya.

Peristiwa ini layak mendapat perhatian. Bukan semata-mata karena seorang Jenderal Polisi bersedia berada di tengah demonstran, melainkan karena pertemuan tersebut sangat menyentuh persoalan mendasar dalam hubungan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Lebih kepada, bagaimana kekuasaan merespon kritik, bagaimana aspirasi didengar, dan bagaimana kepercayaan publik dibangun kembali ketika terjadi dugaan pelanggaran.

Ketika Kekuasaan Bersedia Mendengar

Dalam negara demokrasi, demonstrasi bukan gangguan yang harus selalu dihindari. Aksi unjuk rasa merupakan satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi, memprotes kebijakan, menuntut keadilan, atau mengingatkan negara ketika ada persoalan yang belum diselesaikan. 

Maka dari itu, kehadiran aparat kepolisian di tengah demonstrasi seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada pengendalian massa. Tugas kepolisian juga mencakup perlindungan terhadap warga yang menyampaikan pendapat secara damai, menjaga keselamatan semua pihak serta memastikan ruang demokrasi tetap terbuka.

Ketika Kapolda Sumsel bersedia menemui pendemo dan duduk bersama mereka, ada pesan simbolis yang penting. Jarak antara pemegang kewenangan dan masyarakat tidak selalu harus dijaga melalui sekat formal.

Dialog bisa dimulai dengan kesediaan mendengarkan, bahkan ketika aspirasi yang disampaikan bernada keras dan mengandung kritik terhadap institusi yang dipimpinnya.

Namun, sikap terbuka itu tidak boleh berhenti sebagai pemandangan yang menarik perhatian kamera. Dialog yang bermakna seharusnya memberikan ruang bagi tuntutan untuk dicatat, persoalanan untuk diperiksa, dan pertanggungjawaban untuk ditegakkan.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan pejabat yang mau menemui mereka. Masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa suara mereka memiliki konsekuensi dalam proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum.

Solidaritas Pers Bukan Sekadar Urusan Wartawan

Aksi solidaritas yang berlangsung di depan Mapolda Sumsel memiliki dimensi lebih luas daripada persoalan profesi jurnalistik semata. Ketika wartawan mengalami kekerasan saat menjalankan tugas, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan individu, melainkan juga hak publik untuk memperoleh informasi.

Wartawan bekerja untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan dapat berada di tengah situasi yang tidak nyaman, termasuk demonstrasi, bentrokan, atau peristiwa yang melibatkan banyak kepentingan.

Perlindungan terhadap jurnalis, bukanlah keistimewaan yang diberikan kepada kelompok profesi tertentu. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Apabila jurnalis mengalami kekerasan ketika meliput suatu peristiwa, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan pertemuan, permintaan maaf, atau pernyataan keprihatinan. Harus ada pemeriksaan yang objektif, pengungkapan fakta, dan penanganan hukum sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Di sinilah arti penting aksi solidaritas pers. Kehadiran para jurnalis untuk menyuarakan personalan tersebut merupakan pengingat bahwa keselamatan pekerja media harus menjadi bagian dari standar perlindungan dalam setiap pengamanan kegiatan publik.

Kepolisian pun memiliki kepentingan yang sama. Hubungan yang sehat dengan pers membantu masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, sekaligus memungkinkan institusi kepolisian menjelaskan tindakan, kebijakan, dan hasil kerjanya secara terbuka.

Janji Pengusutan Harus Berujung pada Kepastian

Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana menyampaikan perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan di Palembang. Di mana, Polda Sumsel sudah mengamankan dua orang yang diduga terlibat satu di antaranya menyerahkan diri.

Ini patut diapresiasi karena Polda Sumsel langsung bertindak cepat. Status dan peran setiap pihak yang terlibat harus ditentukan melalui proses hukum yang adil, berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip ini penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi penghakiman oleh opini publik, sekaligus tidak memberi ruang bagi siapapun untuk menghindari pertanggungjawaban.

Polda Sumsel perlu memastikan evaluasi terhadap insiden sebelumnya dilakukan secara menyeluruh. Evaluasi tersebut semestinya tidak hanya memeriksa tindakan individu yang diduga melakukan kekerasan, tapi juga menelaah prosedur pengamanan, penempatan kelompok massa, koordinasi antarpersonel, serta langkah pencegahan yang seharusnya dilakukan.

Apabila ditemukan kelemahan dalam prosedur atau pelaksanaan tugas, hasil evaluasi perlu diikuti dengan perbaikan yang terukur. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai mekanisme hukum dan disiplin yang berlaku.

Transparansi menjadi kunci. Publik perlu memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara sejauh tidak mengganggu proses penyidikanm, langkah evaluasi yang ditempuh dan perubahan prosedur yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa.

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui janji yang terus diulang, melainkan melalui proses yang dapat diperiksa dan hasil yang dapat dirasakan.

Humanisme Harus jadi Budaya, Bukan Pengecualian

Sikap seorang pemimpin yang bersedia turun langsung menemui masyarakat patut menjadi momentum untuk memperkuat pendekatan humanis dalam pelayanan kepolisian. Akan tetapi, pendekatan humanis tidak boleh bergantung pada kehadiran seorang Kapolda atau pejabat tertentu.

Polisi yang berada di garis depan menghadapi demonstran, petugas yang mengatur lalu-lintas di sekitar lokasi aksi, sampai personel yang bertuas melindungi jurnalistik harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya keselamatan, proporsionalitas dan penghormatan terhadap warga negara.

Kepemimpinan yang baik bukan hanya terlihat ketika seorang pejabat hadir dan situasi dapat dikendalikan. Kepemimpinan juga diuji melalui kemampuannya membangun sistem kerja yang memastikan seluruh anggota bertindak profesional, bahkan ketika pimpinan tidak berada di lokasi. Karena itu, peristiwa di depan Mapolda Sumsel seharusnya menjadi bahan refleksi bagi institusi kepolisian.

Menjaga Martabat Demokrasi

Duduk bersama di jalan mungkin terlihat sederhana. Namun, dalam hubungan yang kerap diwarnai ketegangan antara aparan dan massa aksi, tindakan itu dapat menjadi pintu masuk bagi komunikasi yang lebih terbuka.

Meski demikian, simbol tidak boleh mengalahkan substansi. Sikap bersedia menemui demonstran akan memiliki arti lebih besar apabila diikuti kesediaan menerima kritik, keterbukaan terhadap pemeriksaan, serta komitmen menuntaskan persoalanan secara adil.

Bagi masyarakat, tuntutan terhadap kepolisian bukanlah tuntutan agar aparat selalu menyenangkan semua pihak. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa kewenangan dijalankan secara profesional, hukum diterapkan tanpa dirkiminasi, dan hak warga negara dilindungi.

Bagi kepolisian, kritik tidak seharusnya selalu dipandang sebelah mata ataupun sebagai ancaman terhadap institusi. Kritik yang disampaikan secara damai dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pertemuan dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana dengan massa aksi solidaritas bukanlah seberapa banyak foto yang tersebar atau seberapa besar perhatian yang diperoleh.

Ukurannya adalah apakah persoalan yang melatarbelakangi aksi ditangani secara tuntas, apakah para korban memperoleh keadilan, dan apakah sistem pengamanan menjadi lebih baik.

Irjen Pol Rony Samtana di tengah kabut asap berhadir dan membuka ruang komunikasi dengan insan pers di Mapolda Sumsel. Kini, yang ditunggu publik adalah kesinambungan dari langkah tersebut, seperti; pengusutan yang objektif, evaluasi yang transparan, perlindungan terhadap kebebasan pers, serta jaminan agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat tanpa rasa takut.

Sebab, polisi yang dekat dengan masyarakat bukan hanya polisi yang mau duduk bersama di jalan. Lebih kepada, polisi yang dekat dengan masyarakat adalah polisi yang bersedia mendengar ketika dikritik, bertindak ketika keadilan dituntut, dan bertanggungjawab ketika kepercayaan publik diuji.

*Penulis adalah Wakil Ketua JMSI Sumut