Kualitas Udara Memburuk, Pemprov Sumut Keluarkan Edaran Waspada Polusi dan Penyakit

Nusantaraterkini.co, ​MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerbitkan surat edaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan kabupaten dan kota dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), polusi udara, serta penyakit sensitif iklim.

Langkah strategis ini menyusul hasil pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Rabu (14/10/2026), yang mencatat konsentrasi partikel halus PM2.5 di Sumut berfluktuasi pada kisaran 55,5 hingga 150,4 mikrogram per meter kubik, menempatkan sebagian besar wilayah dalam kategori kualitas udara sedang hingga tidak sehat akibat sebaran kabut asap.

​Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, Faisal Hasrimy, menjelaskan bahwa surat edaran bernomor 400.7.23/XXX/X/2026 tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari risiko gangguan kesehatan akibat memburuknya kualitas udara.

​"Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama akibat paparan partikel halus. Risiko yang perlu diantisipasi antara lain gangguan pernapasan, penyakit sensitif iklim, serta penyakit berbasis lingkungan lainnya," ujar Faisal kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).

​Faisal menambahkan, salah satu poin utama dalam instruksi tersebut adalah meminta perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit akibat faktor lingkungan, polusi udara, serta perubahan iklim.

Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta mengoordinasikan perangkat daerah terkait untuk melaksanakan intervensi lingkungan, memperbaiki kualitas media lingkungan, mengendalikan vektor dan binatang pembawa penyakit, serta memastikan ketersediaan dan pemeriksaan kualitas air secara berkala.

​Melalui surat edaran tersebut, pemerintah daerah didorong menerapkan strategi peningkatan kualitas udara melalui koordinasi lintas sektor serta memperkuat edukasi publik mengenai pencegahan penyakit, pengenalan gejala, sanitasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Fasilitas pelayanan kesehatan di setiap daerah turut diimbau menerapkan standar diagnosis dan tata laksana pengobatan yang sesuai.

​Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan langsung bagi masyarakat. Warga diimbau memantau kualitas udara melalui aplikasi resmi, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan membatasi paparan asap ketika polusi tinggi, serta menutup ventilasi rumah dengan tetap menjaga sirkulasi udara yang aman.

Warga yang harus beraktivitas di luar ruangan disarankan menggunakan masker yang mampu menyaring partikel halus PM2.5, menghindari asap rokok serta pembakaran terbuka, memenuhi kebutuhan cairan minimal dua liter per hari, dan segera mendatangi fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau iritasi mata.

​Perlindungan khusus diminta untuk diberikan kepada kelompok rentan, yang meliputi bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan penyakit penyerta atau komorbid. Selain itu, para pengelola sekolah, perkantoran, tempat umum, dan lingkungan kerja didorong untuk proaktif mengambil langkah perlindungan yang diperlukan guna mengurangi risiko kesehatan. 

​Surat edaran ini sendiri ditandatangani oleh Timur Tumanggor selaku Pembina Utama Madya, serta telah tembusannya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara.

(zie/Nusantaraterkini.co)