Bareskrim Polri Buka Hotline Laporan Tambang Ilegal di Sumatera Barat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan jika menemukan adanya aktivitas penambangan ilegal di wilayah Sumatera Barat.

“Kami juga sudah ada hotline. Sudah kami sebar dan kami umumkan nomornya. Dimohon untuk segera, masyarakat yang mempunyai informasi, segera sampaikan kepada kami sehingga kami bisa melakukan penegakan hukum. Tentunya penegakan hukum secara berkeadilan," kata Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni usai menerima kunjungan anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Irhamni menjelaskan, polri" class="article-tag-link" rel="tag">Bareskrim Polri telah membuka saluran pengaduan melalui hotline yang informasinya telah diumumkan secara terbuka. Ia menilai laporan dari masyarakat, termasuk peran media, sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial guna mempercepat penindakan terhadap praktik tambang ilegal.

Baca Juga : DPR RI Desak Polisi Usut Penganiayaan Nenek Saudah, Diduga Terkait Tambang di Pasaman

“Oleh sebab itu, tolong rekan-rekan, kalaupun ada informasi siapa-siapa pelakunya, terutama kan media sebagai kontrol sosial, bisa menginformasikan ke kami," ujarnya.

Sementara itu, Andre Rosiade menyampaikan, koordinasi dengan polri" class="article-tag-link" rel="tag">Bareskrim Polri dilakukan untuk mendorong penyelesaian persoalan tambang ilegal yang marak terjadi di berbagai wilayah Sumatera Barat.

Ia menegaskan, aktivitas tambang liar tidak hanya ditemukan di Kabupaten Pasaman, melainkan juga terjadi di Pasaman Barat, Sijunjung, Solok Selatan, serta sejumlah daerah lainnya.

“Kami membicarakan untuk penyelesaian kasus tambang liar yang ada di Sumatera Barat ya. Bukan hanya bicara Pasaman, tapi juga bicara Pasaman Barat, Sijunjung, dan juga Solok Selatan, dan wilayah Sumatera Barat yang lain yang banyak memiliki tambang liar Sumatera Barat," jelasnya.

Baca Juga : Tragedi Penambangan Ilegal: Seorang Ibu Menjadi Korban Penganiayaan di Lahan Miliknya Sendiri ​

Andre menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Bareskrim Polri telah bersepakat mengambil langkah tegas dengan menurunkan tim khusus ke Sumatera Barat.

“Pak Wakabareskrim dan juga Pak Direktur Tipidter, sudah sepakat. Beliau sudah mengirimkan tim ke Sumatera Barat untuk bekerja segera melakukan penegakan hukum dan menangkap seluruh pelaku tambang ilegal dan liar yang ada di Sumatera Barat," terang politikus Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, Andre mendatangi Bareskrim Polri untuk berkoordinasi terkait penanganan kasus penambangan ilegal di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Ia menyebut, perhatian publik terhadap tambang ilegal mencuat setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Nenek Saudah di Kabupaten Pasaman.

Menurut Andre, kasus yang menimpa Nenek Saudah hanyalah bagian kecil dari persoalan besar tambang ilegal yang telah berlangsung lama dan masif di Sumatera Barat.

Baca Juga : Satgas PKH Bongkar Tambang Timah Ilegal, Panglima TNI Turun ke Lokasi

“Jadi kasus Nenek Saudah yang ada di Pasaman itu adalah puncak gunung es. Kita tahu beberapa tahun belakang peti penambangan emas secara ilegal di Sumatera Barat itu marak. Ada di Kabupaten Pasaman, di tempat Nenek Saudah itu," katanya.

"Lalu di Kabupaten Pasaman Barat, lalu ada Kabupaten Solok Selatan, dan juga Kabupaten Sijunjung, dan beberapa tempat lain," tambah dia.

Andre juga menilai praktik tambang ilegal tersebut sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Aktivitas penambangan liar bahkan dilakukan di aliran sungai dan area terbuka dengan menggunakan alat berat dalam skala besar.

(*/nusantaraterkini.co)