Aturan Bagasi Baru Garuda Tuai Polemik, DPR Minta Segera Dievaluasi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR , Rivqy Abdul Halim, meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk meninjau ulang kebijakan baru terkait ketentuan bagasi gratis bagi penumpang.

Rivqy menilai perubahan sistem bagasi yang mulai berlaku sejak 1 September 2026 telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut mengubah sistem perhitungan bagasi dari sebelumnya berbasis berat (weight concept) menjadi berdasarkan jumlah koper (piece concept).

Dengan sistem baru itu, jatah bagasi gratis penumpang tidak lagi hanya mengacu pada total berat bagasi, tetapi juga jumlah koper yang dibawa dengan batas berat maksimum untuk setiap koper.

“Aturan terkait ini sudah mulai berlaku sejak 1 September 2026. Namun, banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Karena itu, saya merekomendasikan kepada Garuda agar aturan ini ditinjau ulang,” tegas Rivqy, Jumat (11/9/2026).

Menurut Rivqy, perubahan kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, khususnya dari sisi kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

Ia menyinggung Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 30 Tahun 2021 yang mengatur ketentuan bagasi penumpang. Rivqy menilai ketentuan dalam regulasi tersebut masih menggunakan pendekatan berdasarkan berat bagasi.

“Aturan mengenai bagasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021, di mana ketentuan bagasi dihitung berdasarkan berat, bukan jumlah,” ujarnya.

Selain aspek regulasi, Rivqy juga menyoroti persoalan sosialisasi dan transparansi informasi kepada konsumen. Menurutnya, perubahan sistem bagasi dan munculnya informasi mengenai potensi tarif tambahan dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Ia khawatir penumpang tidak memperoleh informasi yang lengkap mengenai ketentuan baru tersebut, terutama terkait biaya tambahan apabila membawa lebih dari satu koper.

“Adanya kegaduhan di masyarakat terkait aturan baru ini tentu menunjukkan bahwa masyarakat belum mendapatkan informasi yang utuh mengenai perubahan aturan, termasuk kepastian tambahan tarif apabila membawa bagasi lebih dari satu,” jelasnya.

Rivqy meminta Garuda Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh sebelum kebijakan tersebut diterapkan lebih jauh. Menurutnya, setiap kebijakan perusahaan penerbangan harus tetap memperhatikan kepentingan konsumen, kepastian informasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga meminta agar Garuda memastikan perubahan sistem bagasi tidak justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang menggunakan layanan penerbangan nasional tersebut.

“Saya merekomendasikan kepada Garuda untuk meninjau ulang aturan baru bagasi ini agar masyarakat tidak merasa dibebani dan kebijakan tersebut tetap sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas Rivqy. 

(LS/Nusantaraterkini.co)