Penggerebekan Pesantren Sukoharjo, DPR Minta Penegak Hukum Lebih Profesional ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni, meminta aparat penegak hukum (APH) mengedepankan penyelidikan secara menyeluruh dan profesional sebelum mengambil tindakan dalam menangani persoalan di lingkungan pondok pesantren.

Ia menilai, kehati-hatian aparat sangat diperlukan agar proses penegakan hukum tidak justru menimbulkan dampak psikologis maupun kerugian bagi para santri, khususnya santriwati yang sebagian besar masih berusia anak-anak.

Politisi Partai Gerindra tersebut menyayangkan tindakan aparat dalam peristiwa penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurutnya, setiap tindakan penegakan hukum di lingkungan pesantren harus didahului pemeriksaan dan penyelidikan yang cermat.

Husni mengingatkan, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, melainkan juga tempat tinggal bagi para santri dan santriwati. Mereka menjalani aktivitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren, mulai dari pagi hingga malam hari.

“Pesantren itu adalah tempat lembaga pendidikan agama. Di sana ada santri dan santriwati yang sifatnya menginap. Mereka melakukan kegiatan belajar mengajar sejak matahari terbit sampai malam hari,” ujar Husni, Kamis (5/11/2026).

Ia menjelaskan, aktivitas di pesantren tidak hanya sebatas kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mencakup pembinaan akhlak, pendidikan kepemimpinan, serta pembentukan karakter para santri.

Karena itu, menurut Husni, aparat perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan pendidikan dan keberadaan para peserta didik sebelum melakukan tindakan hukum.

Ia secara khusus menyoroti dampak tindakan aparat terhadap para santriwati yang masih di bawah umur. Menurutnya, tindakan yang tidak didahului penyelidikan secara menyeluruh berpotensi menimbulkan trauma dan luka psikologis bagi anak-anak di lingkungan pesantren.

“Kita kemarin menyesalkan tentang terjadinya tindakan-tindakan yang mestinya pihak dari APH melihat, menyelidiki terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya menimbulkan luka daripada para santriwati yang ada di pondok pesantren tersebut. Sebagian besar santriwatinya itu masih anak-anak,” tegas Legislator dapil Sumut ini.

Lebih lanjut, Husni menilai pesantren saat ini telah berkembang menjadi lembaga pendidikan yang terbuka dengan beragam aktivitas. Oleh sebab itu, penanganan setiap persoalan di lingkungan pesantren harus dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan fungsi dan karakteristik lembaga pendidikan tersebut.

Ia juga menyinggung pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengingatkan agar penanganan persoalan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan.

Husni berharap kepolisian dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, mengedepankan prosedur hukum, serta menghindari tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat, terlebih anak-anak.

“Sudah pasti kita berharap kepolisian lebih profesional dalam menangani kasus apa pun yang terjadi di negara kita,” ungkapnya.

Ia menegaskan, penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. 

"Namun, proses tersebut juga harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap anak, terutama mereka yang berada di lingkungan lembaga pendidikan pesantren," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)